Delapan Partai Buka Suara Soal Ijazah Gibran: Dari Wacana Hak Angket hingga Kajian Pemakzulan!

DEMOCRAZY.ID — Peta politik di Senayan membara seiring bergulirnya wacana penggunaan Hak Angket DPR RI hingga pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat skandal ijazah fiktif.

Sikap delapan partai politik utama di parlemen mulai terbelah: sebagian secara berani membuka pintu perlawanan, sebagian melakukan pengkajian mendalam, sementara partai penguasa seperti Gerindra memilih pasang badan berdalih menjaga stabilitas politik.

Persyaratan konstitusional minimal 25 anggota dewan dari lebih dari satu fraksi kini menjadi ajang pertaruhan keberanian para elite partai politik di Senayan untuk membongkar kebohongan publik dinasti.

PDIP dan PKS Buka Pintu Perlawanan: Lobi Lintas Fraksi Makin Panas

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan kesiapannya membuka ruang dialog dengan PKS untuk menggulirkan Hak Angket guna menyelidiki keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

Komarudin menegaskan bahwa hak konstitusional anggota dewan wajib digunakan untuk menguji kebenaran yang dituntut rakyat.

Baca Juga

Pakar Beberkan Informasi Mengejutkan: Gibran Diduga Sebenarnya ‘Tidak Lulus’ SMP di Indonesia!

Langkah senada diambil PKS.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa komunikasi politik terus dijalankan untuk mengumpulkan syarat dukungan Hak Angket.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf bahkan telah menginstruksikan kajian mendalam membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pasca-menerima audiensi dari jajaran Aliansi Masyarakat Sipil seperti Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, dan Effendi Gazali.

Demokrat Terbuka, Golkar dan PAN Soroti Konsensus Elit

Partai Demokrat melalui Sekretaris Jenderal Herman Khaeron menyatakan pintu partainya terbuka lebar untuk menampung aspirasi masyarakat yang mendesak pelengseran Gibran.

Baca Juga

JANGGAL! Jokowi Ngaku Lulusan SMA Tahun 1977, Dokter Tifa Beberkan SMAN 6 Surakarta Baru Berdiri 1985

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai bahwa laju pemakzulan di parlemen sangat bergantung pada konsensus serta kesepakatan para pimpinan partai politik utama.

Sementara PAN melalui Viva Yoga menyerukan agar perselisihan ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas syahwat kekuasaan semata.

PKB Pelajari Putusan MK, NasDem Dihantam Isu Hoaks, Gerindra Pasang Badan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih mengkaji secara terperinci salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait poin 3.6 yang menyinggung ketiadaan dokumen ijazah Gibran.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut kajian hukum atas putusan MK menjadi landasan utama sebelum PKB menentukan sikap resmi.

Baca Juga

Gelombang Desakan Kian Meluas: Rakyat Jawa Timur Mulai Bergerak Suarakan ‘Pemakzulan Gibran’!

Sementara itu, Partai NasDem sempat diguncang beredarnya dokumen bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 atas nama Tonny Tesar sebagai pengusul pemakzulan, meski Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni dengan cepat membantah dan menyebut surat tersebut hoaks.

Sikap bertolak belakang ditunjukkan Partai Gerindra yang secara tegas menolak wacana Hak Angket dan pemakzulan.

Juru Bicara Gerindra Kamrussamad meminta seluruh pihak menghentikan dinamika politik produktif ini dengan dalih menjaga stabilitas politik serta menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman middle income trap.

Panggung Pembuktian Kebohongan di Meja DPR

Meskipun mekanisme Hak Angket dan pemakzulan diatur dalam pasal terpisah pada UUD 1945 (Pasal 7A dan 7B), guliran Hak Angket di DPR menjadi pintu masuk utama untuk menyeret dugaan perbuatan tercela dan kebohongan publik Gibran ke forum politik yang sah.

Baca Juga

Denny Indrayana Beberkan Nilai Gibran di UTS Insearch Banyak yang Fail, Serukan Koreksi Total!

Rakyat kini mengawasi dengan saksama: partai mana yang benar-benar berani berdiri bersama konstitusi dan suara publik, serta partai mana yang memilih bertekuk lutut melindungi dinasti demi mengamankan kursi kekuasaan!