Budi Arie Sebut Gibran Cuma Pintu Masuk, Serangan Denny Indrayana Diduga Menuju ke Sosok Ini!
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2026 9:42 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilihat sebagai persoalan yang hanya menyasar putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut.
Budi Arie menduga, polemik yang berlanjut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga berkaitan dengan upaya menyerang Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia bahkan menyebut Gibran sebagai pintu masuk dalam rangkaian persoalan politik yang menurutnya dapat merembet ke Prabowo, partai-partai pengusung, hingga hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan Budi Arie saat menanggapi pertanyaan mengenai pihak yang menjadi sasaran polemik persyaratan pendidikan Gibran.
“Prabowo dong, Prabowo. Saya selalu ingatkan. Jangan salah. Ini Gibran pintu masuk,” ujar Budi Arie, Jumat (16/10/2026).
Budi Arie Sebut Polemik Gibran sebagai Tes Kasus
Budi Arie melihat, gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak semata-mata berhenti pada persoalan wakil presiden.
Ia menyebut gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama timnya perlu dicermati dari keseluruhan petitum atau tuntutan yang dimohonkan kepada MK.
“Ini kan tes case saja. Jadi banyak orang oh enggak, presiden enggak enggak kena. Eh lihat dong tuntutannya, petitumnya,” tukasnya.
Budi Arie kemudian meminta publik melihat kembali isi tuntutan dalam gugatan tersebut.
Kata dia, petitum yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan Gibran, tetapi juga mencakup permohonan pembatalan pendaftaran pasangan calon hingga hasil Pemilu 2024.
“Tuntutannya Denny Indrayana dan tim. Membatalkan pendaftaran, pasangan, calon, lihat dong semuanya poin-poinnya,” Budi Arie menuturkan.
“Artinya kan presiden dan Wapres. Termasuk membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024,” tambahnya.
Sebut Prabowo-Gibran dan Partai Pengusung Ikut Disasar
Saat ditanya mengenai kemungkinan dampak gugatan terhadap pemilihan legislatif, Budi Arie kembali menegaskan pandangannya bahwa polemik tersebut memiliki dimensi politik yang lebih luas.
Ia menilai persoalan itu perlu dibaca dalam konteks pasangan Prabowo-Gibran beserta partai-partai yang mengusung mereka pada Pilpres 2024.
“Jadi ini serangan buat Prabowo Gibran dan partai-partai pengusung pada. Harus dimaknai sebagai itu hal ini,” jelasnya.
Budi Arie juga menduga polemik yang terus bergulir berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Baginya, situasi politik yang berkembang dapat menciptakan ketidakstabilan apabila berujung pada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan.
Baca Juga
“Ini kan gini, instabilitas yang mau dicari menciptakan instabilitas yang akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” ucapnya.
Ia menyebut situasi yang dikhawatirkannya tersebut sebagai political distress terhadap pemerintah.
“Ini kan arahnya kan kedistress. Heem. Political distress terhadap pemerintah, nah ini yang harus kita antisipasi,” lanjut Budi Arie.
Budi Arie: Jangan Berpikir Hanya Gibran yang Disasar
Ketika kembali ditanya apakah sasaran persoalan tersebut pada akhirnya mengarah kepada Prabowo dan Gibran sekaligus, Budi Arie menjawab bahwa menurut pandangannya, gugatan itu tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan yang menyangkut wakil presiden.
Baca Juga
Ia bahkan menyebut Denny Indrayana memiliki arah gugatan yang menurutnya juga menyasar presiden.
“Menurut saya itu. Jadi jangan dipikir cuma Gibran doang. Bahwa Denny Indraiana punya arah untuk ke presiden juga,” terangnya.
Budi Arie kemudian menegaskan kembali pandangannya ketika ditanya apakah persoalan itu berpotensi berlanjut kepada Prabowo setelah proses terkait Gibran.
“Ya pasti begitu Gibran lolos, dilanjutin sama dia. Ya ke presiden ya. Jangan dipikir enggak,” kuncinya.
berita politikbudi ariedemocrazydemocrazy.iddenny indrayanadinamika politikelit politikgibrangibran rakabumingkrisis legitimasimanuver politikpemakzulan gibranprojosorotan publiktarget politik
Artikel terkait lainnya
