Sikap Tegas PDIP Soal Ijazah Gibran: Pilih Mundur Secara Kesatria atau Hadapi Proses Pemakzulan!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang dibuka oleh MK, Komarudin Watubun menilai ada dua opsi langkah hukum dan politik yang dapat diambil.

Ia menyarankan agar Wakil Presiden Gibran mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya secara sukarela demi ketaatan pada hukum.

“Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik. Satu,” ujar Komarudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Opsi kedua, menurut politikus PDIP ini, jika langkah pengunduran diri tidak diambil, maka DPR RI yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan hukum MK tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Baca Juga

Malu Besar di Mata Dunia! Ijazah Gibran Ramai Disorot Sejumlah Media Asing Usai Putusan MK

“Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR,” tegasnya.

Ia pun mendesak parlemen untuk berani mengambil sikap demi menjaga marwah dan etika bernegara.

“Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai sikap resmi Fraksi PDIP di DPR, Komarudin menyampaikan bahwa internal fraksinya belum melakukan pembahasan formal mengenai langkah tersebut.

Baca Juga

Deretan Tokoh Kunci Penentu Nasib Gibran Sebagai Wakil Presiden, Buntut Panjang Skandal Ijazah SMA!

“Ah, itu belum, kita belum bahas ya,” katanya.

Mengenai peluang pengguliran hak angket atau Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR guna menindaklanjuti isu ini, ia menyebut hal tersebut sangat memungkinkan dan bergantung pada dinamika antarpartai politik di parlemen.

“Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa,” pungkasnya.

Baca Juga

Kabar Mengejutkan! Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi…