Tom Lembong Tegaskan Nadiem Tak Bersalah: Kebijakan Boleh Pro-Kontra, Tapi Hukum Bicara Keadilan!
DEMOCRAZY News
24 September 2026 9:25 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas “Tom” Trikasih Lembong menilai Nadiem Anwar Makarim tidak bersalah di kasus dugaan korupsi Chromebook.
Menurutnya, hal tersebut sudah terungkap di persidangan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
“Ini masalah salah atau tidak bersalah, bukan suka atau tidak suka, bukan masalah populer atau tidak populer, juga bukan masalah setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Pak Nadiem, tetapi ini murni masalah keadilan seseorang yang memang tidak bersalah atas hal-hal yang dituduhkan,” kata Tom Lembong saat ditemui di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Ia tak menampik bahwa kebijakan Nadiem selama menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, tidak bisa seutuhnya diterima oleh semua kalangan.
Bahkan, kata dia, kala itu kebijakan Nadiem di kalangan Kementerian Perdagangan pun bisa menuai pro dan kontra.
Kendati demikian, Tom menegaskan kasus Chromebook bukan masalah kebijakan, melainkan keadilan sehingga dalam hukum yang harus difokuskan, yakni apakah Nadiem maupun terdakwa lainnya memang bersalah atas berbagai tuduhan yang dituangkan dalam dakwaan.
Apabila melihat kasus Nadiem, dirinya mengaku berkaca terhadap perkara yang sempat menjeratnya dahulu.
“Bagi saya ini sangat personal sekali ya. Untuk kami-kami korban kriminalisasi tentunya ini ujian berat bagi kami dan keluarga kami,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Adapun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem menjadi 9 tahun penjara dari sebelumnya 10 tahun penjara.
Baca Juga
Selain pidana penjara, PT DKI Jakarta turut meringankan pidana denda serta pidana tambahan yang telah dijatuhkan kepada Nadiem.
Hukuman denda diringankan menjadi Rp1 miliar subsider 140 hari penjara dari Rp1 miliar subsider 190 hari penjara, sedangkan pidana tambahan diubah menjadi pembayaran uang pengganti senilai Rp548,76 miliar subsider 6 tahun penjara dari Rp809,59 miliar subsider 5 tahun penjara.
Terhadap putusan banding tersebut, Nadiem akan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).
Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem divonis terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp1,56 triliun.
Korupsi di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.
Perbuatan pendiri salah satu perusahaan teknologi itu dinyatakan dilakukan antara lain bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya yang telah divonis dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.
Dengan demikian, Nadiem divonis melanggar pidana yang diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
berita hebohBerita TerkiniBerita Viralcatatan pentingdemocrazydemocrazy.iddinamika politikhukum dan keadilaninfo terbaruIsu Nasionalkebijakan publikkemendikbudristekkriminalisasi kebijakannadiem makarimpenegakan hukumpolitik nasionalsorotan tajamtom lembongtrending topic
Artikel terkait lainnya
