Membongkar Rahasia Gelap! Benarkah Ketegangan Jokowi-Prabowo Dipicu Masalah Utang Uang di Balik Layar?

DEMOCRAZY.ID — Dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan tajam para pengamat politik.

Pengamat politik senior Rocky Gerung menilai bahwa ketegangan yang mulai terendus di antara kedua tokoh tersebut berakar pada satu persoalan klasik: urusan utang-piutang politik.

Analisis Rocky Gerung: Saling Tagih “Utang” di Balik Layar

Dalam pandangannya, Rocky berpendapat bahwa gesekan atau ketegangan relasi kekuasaan yang terjadi saat ini merupakan hal yang positif bagi kewarasan iklim demokrasi.

Ia menduga di balik layar istana, kedua kubu tengah berproses saling menagih komitmen, baik dalam bentuk utang budi, kontribusi materi, maupun beban psikologis masa lalu.

“Bagus dong. Kan tetap orang ingin lihat ketegangan itu artinya di belakang layar ada tagih-menagih utang. Utang apa ya? Utang budi, utang uang, utang material, utang psikologi segala macam. Kan sumber ketegangan cuma itu tuh,” ujar Rocky dalam kanal YouTube Total Politik, dikutip Rabu (12/8/2026).

Baca Juga

Susul Langkah Denny Indrayana, Rocky Gerung Dorong ‘Pemakzulan Gibran’: Sah Secara Konstitusi dan Demokratis!

Ia bahkan menantikan momen di mana rincian “transaksi” politik di antara kedua belah pihak tersebut dapat terbuka secara transparan ke ruang publik agar masyarakat mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya.

“Ya udah bagus aja kan supaya satu waktu orang nunggu dibuka dong. Emang utang piutangnya apa?” imbuhnya.

Indikator Kerenggangan: Pergeseran Posisi Gibran hingga Ritual Kehadiran Publik

Hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi akhir-akhir ini memang santer dikabarkan mengalami kerenggangan, kendati belum pecah secara terbuka.

Sejumlah indikator memperlihatkan adanya pergeseran relasi kuasa di lingkaran pemerintahan saat ini, di antaranya:

Baca Juga

Temuan Baru Kasus Gibran! Roy Suryo Bongkar ‘Kejanggalan’ Dokumen: Gelar Sarjana Tidak Ada, Riwayat Pendidikan Berubah-Ubah

1. Rotasi Posisi Duduk Wakil Presiden: Posisi duduk Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—dalam sidang kabinet paripurna dilaporkan mengalami pergeseran dan tidak lagi berdampingan langsung dengan Presiden Prabowo.
2. Pangkas Kewenangan Lembaga: Alur koordinasi dan pertanggungjawaban lembaga strategis seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dalam draf RUU Statistik dialihkan langsung di bawah kendali Presiden, tidak lagi melintasi jalur wakil presiden.
3. Absennya Simbol Kebersamaan: Frekuensi kebersamaan Prabowo dan Jokowi di muka publik semakin menyusut. Jokowi tercatat sempat absen dalam momen kenegaraan penting, seperti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu.
4. Konsolidasi Politik Baru: Di sisi lain, Presiden Prabowo mulai menunjukkan gestur politik akomodatif dengan merangkul sejumlah tokoh, politisi, hingga aktivis yang sebelumnya dikenal berada di garis keras oposisi atau vokal mengkritik kebijakan era pemerintahan Jokowi.