Pasca Guncangan Kasus Jampidsus, Prabowo Didorong Tunjuk 2 ‘Tokoh Besar’ Ini Untuk Rombak Total Tata Hukum!
DEMOCRAZY News
16 Juli 2026 8:30 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Di tengah carut-marutnya polemik hukum yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, desakan perubahan besar di jajaran kabinet mulai bergema.
Gus Lilur, tokoh muda NU sekaligus penulis buku “Prabowo untuk Indonesia Raya”, menilai kondisi saat ini sudah berada di titik kritis yang mengancam kepercayaan rakyat terhadap negara.
“Racun Kognisi” di Ruang Publik
Gus Lilur menyoroti bahwa spekulasi liar yang berseliweran pasca penetapan tersangka Febrie Adriansyah telah menciptakan “racun” di tengah masyarakat.
Ia merasa narasi-narasi miring yang menyeret berbagai institusi negara tidak bisa lagi diredam hanya dengan siaran pers standar.
“Sejak beberapa hari terakhir berkembang asumsi-asumsi liar yang meracuni kognisi rakyat Indonesia. Racun itu tidak bisa dilawan hanya dengan bantahan, tetapi dengan menghadirkan figur-figur yang masih dipercaya publik,” tegas Gus Lilur dalam pernyataan resminya, Kamis (16/7/2026).
Skenario Perombakan: Satgas PKH hingga Kabinet
Gus Lilur mengajukan usulan yang cukup radikal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, ia mendorong penataan ulang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Menurutnya, kepemimpinan satgas tersebut harus segera dialihkan dari Menteri Pertahanan ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
“Satgas PKH perlu diperkuat, bukan dibubarkan. Kepemimpinannya sebaiknya di bawah Menko Polkam agar koordinasi lintas lembaga semakin kuat,” paparnya.
Lebih jauh, Gus Lilur melempar gagasan “bom” terkait komposisi Kabinet Merah Putih.
Ia secara terbuka mengusulkan agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle dengan menunjuk duet maut: Mahfud MD sebagai Menko Polkam dan Busyro Muqoddas sebagai Wakil Menko Polkam.
Baginya, kombinasi antara pengalaman Mahfud MD dalam tata kelola pemerintahan dan rekam jejak Busyro Muqoddas dalam pemberantasan korupsi adalah “obat mujarab” untuk memulihkan citra penegakan hukum Indonesia yang sedang terpuruk.
Pesan untuk Prabowo: Jadilah Solusi, Bukan Faksi
Gus Lilur juga mengingatkan Presiden Prabowo bahwa di tengah konflik antar-institusi yang kian tajam, posisi Presiden harus tetap netral.
Baca Juga
Ia meminta Prabowo untuk tidak terjerumus ke dalam faksi-faksi politik yang hanya akan merugikan stabilitas bangsa.
“Presiden harus hadir menjadi solusi atas berbagai faksi, bukan menjadi bagian darinya. Prabowo harus berdiri di atas semua kepentingan agar tidak muncul polarisasi baru,” tutupnya.
Akankah usulan ini sekadar menjadi angin lalu, atau menjadi sinyal awal terjadinya manuver besar di lingkaran Istana?
Publik kini menanti langkah tegas sang Presiden dalam menjawab tantangan ini.
Catatan: Laporan ini merujuk pada pandangan dan usulan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) yang diterima pada Kamis, 16 Juli 2026.
Artikel terkait lainnya
