busyro muqoddas

Busyro Muqoddas Tolak Panggil Jokowi Insinyur: Nanti Saya Dikira Memperkuat Keaslian Ijazahnya, Naudzubillahimindzalik!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, mengaku kini tidak lagi menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan gelar akademik “insinyur”. Busyro menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Roadshow Ketimpangan di Kota Makassar, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah bersama […]

. 2 jam yang lalu

Pasca Guncangan Kasus Jampidsus, Prabowo Didorong Tunjuk 2 ‘Tokoh Besar’ Ini Untuk Rombak Total Tata Hukum!

DEMOCRAZY.ID – Di tengah carut-marutnya polemik hukum yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, desakan perubahan besar di jajaran kabinet mulai bergema. Gus Lilur, tokoh muda NU sekaligus penulis buku “Prabowo untuk Indonesia Raya”, menilai kondisi saat ini sudah berada di titik kritis yang mengancam kepercayaan rakyat terhadap negara. “Racun Kognisi” di Ruang Publik Gus Lilur […]

. 3 minggu yang lalu

Muhammadiyah: PSN Era Jokowi Jadi Akar Bencana Lingkungan dan Konflik Sosial!

DEMOCRAZY.ID – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya bencana lingkungan, konflik agraria, serta tragedi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Busyro Muqoddas, mengatakan kesimpulan tersebut merupakan hasil kajian dan riset […]

. 8 bulan yang lalu

Fatwa MUI Soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani

DEMOCRAZY.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa bahwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai polemik pajak berulang tidak lepas dari politik perpajakan selama Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mulanya, Busyro menyatakan fatwa Pajak […]

. 8 bulan yang lalu