GEMPAR! Pernyataan Eks Ketum PPP Romahurmuzy Bikin Geger: ’99 Persen Pejabat di Indonesia Itu Korupsi’
DEMOCRAZY News
16 Juli 2026 9:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sebuah pernyataan “berani mati” terlontar dari sosok yang pernah berada di pusat pusaran kekuasaan, M. Romahurmuzy alias Rommy.
Mantan Ketua Umum PPP yang juga pernah terjerat kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama tahun 2019 ini, baru saja menelanjangi wajah asli birokrasi Indonesia dengan satu kalimat yang memicu kegemparan: “99 persen pejabat di Indonesia itu korup!”
Anatomi Korupsi: Mengapa 99 Persen?
Pernyataan Rommy bukan sekadar ocehan kosong.
Berdasarkan pengalamannya berinteraksi di lingkaran elite, ia membedah bagaimana praktik haram tersebut menjadi “budaya” yang nyaris tak terelakkan.
Menurutnya, hampir tidak ada pejabat yang bersih dari dosa korupsi.
Yang membedakan hanyalah lima variabel kunci yang menentukan nasib seorang pejabat di depan hukum:
- Besar kecilnya angka yang dikorupsi.
- Modus operandi yang digunakan.
- Keberuntungan (apakah ketahuan atau tidak).
- Kemampuan pembuktian di pengadilan.
- Seberapa besar “sedekah” atau bagi hasil yang diberikan.
Pernyataan ini seolah menjadi konfirmasi bagi publik bahwa korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar oknum yang tersesat, melainkan telah bermutasi menjadi sistem yang mengakar kuat di setiap pori-pori institusi negara.
Kita sedang menyaksikan sebuah sistem yang mendesain pejabatnya untuk menjadi korup demi mempertahankan posisi atau sekadar bertahan hidup di “hutan” birokrasi yang transaksional.
Video di Akhir Artikel
Baca Juga
Sistem yang Rusak, atau Orang yang Rusak?
Jika benar korupsi sudah menjadi default setting bagi 99 persen pejabat, pertanyaannya kemudian adalah: masih adakah harapan?
Jika sistemnya sudah membusuk dari dalam, memperbaiki perilaku individu saja tidak akan pernah cukup.
Seperti yang baru-baru ini disuarakan oleh pakar hukum tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, bangsa ini terjebak dalam lingkaran setan karena kita terus fokus pada “pembersihan orang”, sementara “pembersihan sistem” justru terabaikan.
Jimly menegaskan bahwa perbaikan fundamental harus dilakukan secara terpadu, bukan sporadis.
Kunci Perubahan di Tangan Presiden
Namun, siapa yang berani menyentuh “sistem” yang sudah sangat menguntungkan bagi para elite ini? Jimly memberikan jawaban tegas: Semua harus dimulai dari RI-1.
Perubahan tidak akan pernah terjadi jika Presiden tidak memiliki kemauan politik yang sekeras baja untuk membongkar fondasi sistem yang korup.
Tanpa komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bedah total terhadap tata kelola pemerintahan, narasi tentang pemberantasan korupsi hanya akan berakhir menjadi slogan kampanye yang membosankan.
Negara ini membutuhkan “dokter bedah” yang berani melakukan operasi besar-besaran terhadap sistem yang sakit, bukan sekadar memoles permukaan agar terlihat bersih di depan kamera.
Baca Juga
Akankah Presiden Prabowo menjadi sosok yang berani meruntuhkan tembok sistem korup ini, ataukah kita akan terus menjadi saksi bisu atas “99 persen pejabat” yang perlahan-lahan menggerogoti napas bangsa ini?
SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO DI BAWAH INI:
👇👇
Kita selalu saja larut dlm kasus demi kasus yg tdk habis2nya. Pdahal kunci utama prbaikan adalah penataan sistemnya secara terpadu. Smua pejabat-politisi brpikirnya cendrung cuma untung-rugi & menang-kalah transaksional. Sulit brharap akan ada prbaikan kalo tdk dimulai oleh RI-1
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) July 14, 2026
Catatan: Pernyataan M. Romahurmuzy tersebut merujuk pada pandangan pribadi terkait realitas birokrasi di Indonesia, yang kini kembali menjadi perbincangan panas di tengah tantangan perbaikan sistem pemerintahan.
Artikel terkait lainnya
