GEGER! Ketua PBNU Senggol Muhammadiyah, Singgung Marwah Kiai NU Hingga ke Akar

DEMOCRAZY.ID – Media sosial baru-baru ini dihangatkan oleh perbincangan mengenai potongan video Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Dalam cuplikan yang beredar luas tersebut, Gus Yahya tampak menepuk dada sembari menyebut nama organisasi Muhammadiyah, sehingga memicu berbagai spekulasi negatif yang mengesankan adanya gesekan antardua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Dokumentasi utuh yang disiarkan oleh TV NU dan iNews membuktikan bahwa pernyataan itu merupakan bagian dari pidato komprehensif Yahya dalam sebuah halaqah yang membahas rancangan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan.

Lewat forum tersebut, Yahya sebenarnya sedang melontarkan otokritik tajam yang ditujukan langsung kepada internal warga Nahdliyin agar fokus melakukan evaluasi diri.

“Sekarang ini yang penting kitanya ini bagaimana. Kita itu mikir bagaimana bisa saingan sama Muhammadiyah, bagaimana bisa pondok ini punya duit sendiri. Kitanya ini, kiai-kiai ini bagaimana dulu. Kalau ini belum beres, percuma semuanya,” ujar Yahya sebagaimana dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Ungkapan menepuk dada tersebut sejatinya dipakai sebagai retorika untuk menyentak kesadaran internal.

Yahya mengingatkan agar jajaran kiai dan pengurus NU tidak terjebak pada ambisi perlombaan kelembagaan, ekspansi finansial, maupun ego sektoral dengan organisasi lain, sementara aspek paling fundamental yakni penguatan kapasitas serta integritas keulamaan justru terpinggirkan.

Dalam pemaparannya, Yahya mengulas kembali sejarah bahwa NU didirikan sebagai jam’iyah (organisasi) yang ditopang oleh pilar para ulama.

Sehingga, kualitas spiritual dan moralitas figur ulama menjadi fondasi utama penentu arah gerak organisasi.

Ia menceritakan bagaimana ketatnya para pendiri NU terdahulu, seperti Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan Syaikhona Kholil Bangkalan, dalam mendefinisikan kriteria seorang ulama karena besarnya tanggung jawab keilmuan yang harus dipikul di hadapan umat.

Yahya juga mengingatkan kembali keputusan historis Bahtsul Masail ulama Nusantara di Makkah pada era 1940-an, yang secara tegas mengharamkan pemberian gelar kiai atau ulama kepada individu yang tidak memenuhi prasyarat keilmuan mutakhir.

Menurutnya, penyematan status keagamaan yang tidak proporsional hanya akan melahirkan kemudaratan di tengah masyarakat.

Guna menjawab tantangan zaman dan mengaburnya persepsi publik terhadap figur keagamaan, PBNU tengah merumuskan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan.

Dokumen ini dirancang untuk mencakup standar baku kepakaran ilmu, kedalaman rohani, integritas moral, serta tanggung jawab sosial-kebangsaan yang melekat pada diri seorang ulama.

Yahya juga menyoroti fenomena menurunnya partisipasi aktif para ulama di dalam dinamika keorganisasian struktural NU saat ini, termasuk ketidakmerataan sebaran pemikir keagamaan di wilayah luar Pulau Jawa.

Ia pun mengkritik sikap ‘tawadu semu’ dari pihak-pihak yang secara lisan enggan dipanggil kiai, namun di sisi lain tetap menikmati fasilitas, penghormatan, dan pengaruh sosial yang melekat pada status kepemimpinan agama tersebut.

Penyebaran video yang dipotong tersebut viral berdekatan dengan momentum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Forum tertinggi di bawah Muktamar tersebut sempat diwarnai dinamika dan ketegangan emosional yang tinggi dalam sidang pleno penentuan lokasi Muktamar NU ke-35 pada Senin (22/6/2026).

Suasana sidang sempat memanas akibat adanya kesalahpahaman informasi di kalangan peserta yang mengira bahwa lokasi Muktamar telah diputuskan secara sepihak di Pondok Pesantren Lirboyo.

Protes verbal dan aksi saling dorong sempat terjadi di dalam ruangan—yang melibatkan sejumlah fungsionaris termasuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung—sebelum akhirnya ditenangkan oleh pihak keamanan internal.

Merespons riak-riak di dalam persidangan tersebut, Rais Syuriyah PBNU Kalimantan Timur, Muhammad Ali Kholil, memastikan bahwa insiden tersebut murni karena distorsi komunikasi dan masalah teknis informasi.

“Kesalahpahaman saja. Tentang tempat Muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo, padahal masih belum karena ini nanti masih akan dibahas di internal PBNU,” terang Ali Kholil.

Artikel terkait lainnya