Benarkah Data Indonesia Sengaja ‘Dibocorkan’? Politisi Ini Mengungkapnya!
DEMOCRAZY News
3 April 2026 2:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan dugaan adanya kesengajaan dalam mempertahankan kekacauan sistem data nasional Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang Rabu (1/4/2026).
“Ada suatu sistem yang dipertahankan. Kami untuk bisa mengusung ini, masuk RUU saja bukan tanpa penolakan yang keras dari berbagai pihak,” ujar Rieke dalam perbincangan tersebut.
Rieke tak menampik adanya kecurigaan bahwa data fiktif tersebut memiliki pihak yang sengaja mengelolanya demi keuntungan pribadi.
Senada dengan itu, Akbar Faizal menyatakan imajinasinya bahwa “data fiktif itu ada tuannya, uangnya tinggal dikirim.”
“Memang sedap main data begini. Enggak usah pusing-pusing,” sindir Rieke.
Ia juga mempertanyakan angka resmi 280 juta penduduk Indonesia yang selama ini dikutip luas, mengingat ditemukan pula adanya desa fiktif, secara administratif terdaftar, tidak berpenghuni, namun tetap menerima kucuran dana desa.
Sebagai respons atas kekacauan tersebut, Rieke menyebut RUU Satu Data Indonesia kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
RUU ini digagas DPR bersama sejumlah perguruan tinggi dan melibatkan TNI, mengingat data dipandang sebagai instrumen kedaulatan dan pertahanan negara.
RUU ini bertumpu pada tujuh prinsip yang merujuk pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana era pendiri bangsa, antara lain pertahanan rakyat semesta, desentralisasi dalam NKRI, kebijakan berbasis bukti, hingga pemberdayaan desa sebagai produsen data primer, bukan sekadar objek pendataan.
“Ganti presiden 10 kali pun, kalau datanya tidak dibenahi, program pembangunan tidak akan pernah terarah, terukur, dan tepat sasaran,” tegas Rieke.
Rieke juga mengingatkan bahwa dalam lingkup global, Indonesia kerap masuk 10 besar negara dengan kebocoran data terbanyak, dan di Asia Tenggara seringkali menempati posisi pertama.
Data BSSN mencatat 361 juta serangan siber terdeteksi sepanjang 2023, sementara peringkat keamanan siber Indonesia anjlok dari posisi 48 ke 84 secara global.
“Data adalah new oil, minyak baru bagi kehidupan. Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi seperti sekarang, persoalan data menjadi sangat signifikan,” katanya.
Menurut Rieke, akar persoalan terletak pada Undang-Undang Statistik tahun 1997 yang masih berperspektif sentralistik dan tidak ikut direvisi dalam paket reformasi 1999.
Akibatnya, Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menjadi satu-satunya otoritas data nasional berdasarkan hukum, sementara lembaga lain seperti Bappenas, Kominfo, dan BSSN hanya berlandaskan Peraturan Presiden.
“Kenapa Undang-Undang Statistik itu dipertahankan sejak 97 dan tidak ada di paket reformasi? Kok sistematis dan terus-menerus begitu?” ujarnya.
Rieke memaparkan temuan mengejutkan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) fiktif.
Mengacu pada data PPATK tahun 2022, ia menyebut terdapat sekitar 52,5 juta data penerima bansos ganda, dengan dana senilai Rp2,1 triliun ditemukan mengendap di 10 juta rekening dorman.
Adapun potensi kerugian negara akibat data ganda tersebut ditaksir mencapai Rp126 triliun per tahun berdasarkan data 2021.
“Uang tetap keluar, tapi orangnya tidak ada. Ini bukan salah sasaran, ini fiktif,” tegas Rieke.
Ia juga menyinggung subsidi gas elpiji 3 kilogram yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun margin kesalahannya mencapai lebih dari 40 persen karena tidak menggunakan data kemiskinan yang valid.
[FULL VIDEO]
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
