Rezim Prabowo-Gibran: Baru Setahun Sudah ‘Represif Otoriter’?
DEMOCRAZY News
9 Maret 2026 9:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Laporan “Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?” mengurai satu tahun pertama rezim Prabowo-Gibran.
Laporan ini menemukan adanya percepatan konsolidasi kuasa yang menipiskan supremasi sipil dan mempertebal supremasi militer, sambil mengokohkan gaya politik-ekonomi komando: keputusan strategis dipusatkan, sumber daya dikendalikan dari atas, dan ruang oposisi, baik di parlemen maupun di jalanan, dipersempit lewat pembungkaman yang makin terang-terangan.
Sejak awal, rangkaian kebijakan disusun untuk membagi “kue” kekuasaan kepada lingkar keluarga, kader-relawan politik, pensiunan jenderal, serta jejaring kepentingan yang diuntungkan paling cepat dari negara.
Di ranah ekonomi, laporan ini menunjukkan adanya ketergantungan pada ekstraktivisme—batu bara, nikel, sawit—yang dipoles dengan jargon transisi energi dan hilirisasi, tetapi tetap menempatkan Indonesia sebagai ladang perburuan mineral dan ruang hidup warga sebagai “biaya” pembangunan.
Di tengah pola itu, muncul instrumen pemusatan baru seperti Danantara yang diperingatkan rentan memperbesar moral hazard dan memperlebar patronase serta state capture karena logika patron-klien menguasai keputusan finansial.
Laporan ini juga mengurai kekerasan dan kriminalisasi sebagai metode utama yang digunakan rezim Prabowo-Gibran untuk merespons gelombang protes.
Lebih dari seribu orang dicatat mengalami kriminalisasi dalam rangkaian aksi besar, sementara perlawanan anti-ekstraktivisme juga dipukul dengan pasal-pasal seperti Pasal 162 UU Minerba serta pola penangkapan sewenang-wenang, pelabelan “anarkis”, hingga penghalangan bantuan hukum.
Di saat situasi demokrasi memburuk, sektor keamanan justru mendapatkan alokasi anggaran sangat besar.
Ketika kebijakan diproduksi secara tertutup, partisipasi publik dipinggirkan, dan perlawanan warga dibalas dengan kekerasan serta kriminalisasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur demokrasi, melainkan hak-hak dasar, ruang hidup, dan masa depan Reformasi.
Laporan ini mengajak publik membaca benang merahnya; bahwa militerisasi, ekonomi komando, dan ekstraktivisme adalah satu paket yang harus dilawan bersama melalui solidaritas, pengorganisasian, dan sikap tegas untuk menjaga kebebasan sipil.
SELENGKAPNYA Baca: KlikLink
Artikel terkait lainnya
