DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam peran mediator konflik Iran-Amerika Serikat yang ia anggap tidak realistis, sekaligus berpotensi memalukan Indonesia di mata internasional.
Peringatan itu disampaikan Rocky dalam wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief melalui kanal YouTube-nya, Selasa (3/3/2026).
“Jangan ulangi kesalahan Presiden Jokowi yang berupaya untuk jadi penengah antara Ukraina dan Rusia, yang akhirnya jadi tertawaan dunia,” kata Rocky.
Pernyataan Rocky merespons tawaran Prabowo yang menawarkan diri sebagai juru damai di tengah konflik bersenjata antara Amerika Serikat (dan Israel) dengan Iran yang kini kian memanas.
Presiden Trump sebelumnya memprediksi serangan terhadap Iran akan berlangsung setidaknya empat pekan.
Sementara para pemimpin Iran menegaskan akan terus melawan dan menolak opsi damai sebelum memperoleh pembalasan yang setimpal.
Rocky menilai kapasitas Indonesia sebagai mediator sangat terbatas.
Ia mengutip pandangan mantan diplomat senior Jusuf Kalla yang mengingatkan bahwa Indonesia tidak setara dengan Amerika Serikat.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Ptati Jalal yang menyebut hubungan Indonesia dengan Iran tidak cukup dekat.
“Selama lebih dari setahun memerintah, Pak Prabowo belum pernah sekalipun datang ke Iran. Padahal kunjungan ke luar negerinya sangat intens,” ujar Rocky.
Ia menyimpulkan bahwa Iran memang bukan prioritas diplomasi Indonesia selama ini, sehingga proposal sebagai juru damai sulit diterima secara rasional oleh pihak-pihak yang bertikai.
Menurut Rocky, peran yang lebih realistis bagi Prabowo adalah menyampaikan pernyataan-pernyataan normatif yang menyerukan perdamaian, tanpa harus memosisikan diri sebagai mediator aktif yang berisiko tidak diakui kedua belah pihak.
Lebih dari sekadar peran diplomasi, Rocky menekankan bahwa tantangan terbesar Prabowo sesungguhnya ada di dalam negeri.
Kenaikan harga minyak akibat perang di Timur Tengah diprediksi akan memicu kenaikan harga pangan dan berbagai komoditas lainnya, yang pada akhirnya menghantam daya beli masyarakat.
“Yang pasti hancur adalah dapur emak-emak,” kata Rocky, menggambarkan konsekuensi langsung yang dirasakan kelas bawah.
Rocky menyoroti dilema berat yang dihadapi pemerintah: membiarkan harga BBM naik mengikuti harga pasar demi menyelamatkan APBN yang sudah defisit, atau menggelontorkan subsidi besar-besaran yang justru akan memperparah kondisi fiskal negara.
Penutupan Selat Hormuz juga menjadi ancaman nyata bagi pasokan energi Indonesia.
Ia mendesak pemerintah segera menyiapkan program mitigasi yang konkret, serta mendorong para menteri teknis—termasuk Menko Perekonomian—untuk tampil memberikan penjelasan kepada publik soal antisipasi dampak perang terhadap perekonomian domestik.
Rocky memperingatkan skenario yang ia sebut sebagai crossfire: bertemunya krisis ekonomi dalam negeri dengan frustrasi elit politik.
Ketidakstabilan ekonomi akibat efek perang berpotensi memicu gejolak sosial, apalagi jika harga energi terus membumbung.
Di sisi lain, Rocky juga mencermati kemungkinan terjadinya regime change bukan di Iran, melainkan di Amerika Serikat sendiri, seiring dengan meningkatnya tekanan impeachment terhadap Trump akibat berbagai kontroversi domestik.
Jika Trump jatuh sebelum konflik selesai, Indonesia harus sudah siap menghadapi perubahan peta politik global tersebut.
“Kemampuan kita bertahan secara ekonomi, kemampuan kita untuk menghitung langkah diplomasi dalam rangka menyelamatkan APBN kita—itu yang lebih penting,” pungkas Rocky.
Sumber: JakartaSatu