Yakin Didukung Publik, KPK Telusuri Konstruksi Kasus Whoosh, Siapa Terancam?

DEMOCRAZY.ID – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya tetap berhati-hati dalam mengungkap informasi di tahap awal penyelidikan kereta cepat Whoosh.

Namun ia memastikan KPK terus bekerja menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara dugaan korupsi proyek prestisius tersebut.

“Tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut. Namun kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada para pihak yang diduga mengetahui konstruksi kasus,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025) dikutip dari Inilah.com.

Budi meyakini masyarakat mendukung langkah KPK dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran proyek Whoosh.

Ia pun membuka pintu lebar bagi publik yang memiliki data atau informasi tambahan untuk diserahkan kepada penyidik.

“Kami sangat terbuka jika ada masyarakat yang memiliki informasi dan data (untuk diberikan ke penyelidik). Tentu itu akan menjadi pengayaan terhadap proses investigasi yang sedang KPK lakukan,” tuturnya.

Budi menegaskan, siapa pun yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang konstruksi perkara akan dimintai keterangan dalam waktu yang dianggap tepat.

Ia menambahkan, penyelidikan masih berjalan dan seluruh proses dilakukan secara profesional.

Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof Didin S Damanhuri mendorong KPK segera mengusut dugaan penggelembungan alias mark up proyek Kereta Whoosh.

Dia juga meminta pemerintah segera melakukan restrukturisasi utang dengan pihak China.

“Masalah-masalah yang muncul tentang dugaan mark-up dan modus-modus korupsinya, harus segera diusut. Termasuk para menteri yang waktu itu terlibat sejak awal hingga lanjutannya. Semua harus bertanggungjawab,” ujar Didin, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Adapun, dalam proyek Whoosh tersebut setidaknya ada empat menteri yang terlibat.

Diantaranya, Rini Soemarno selaku mantan Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan selaku mantan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Budi Karya Sumadi selaku mantan Menteri Perhubungan dan Sri Mulyani selaku mantan Menteri Keuangan.

Sumber: Inilah

Artikel terkait lainnya