Asal Bapak Senang? Ditanya Prabowo Soal Ekonomi, Purbaya Jawab ‘Aman Gak Ada Masalah’
DEMOCRAZY News
19 Mei 2026 4:50 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapatkan pertanyaan soal kondisi ekonomi terkini dari Presiden Prabowo Subianto, saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Memperoleh pertanyaan itu dari kepala negara, Purbaya mengaku menjawab ekonomi Indonesia tengah dalam kondisi yang bagus, termasuk kondisi fiskal yang tidak bermasalah.
“Ditanya bagaimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, enggak ada masalah. Pondasi ekonomi betul-betul bagus,” ucap Purbaya, dikutip Selasa (19/5/2026).
Oleh sebab itu, ia mengaku mendapatkan tugas dari Kepala Negara untuk menggencarkan lebih baik sosialisasi kepada publik, termasuk investor tentang kondisi ekonomi yang makin baik.
“Cuma nanti sosialisasi-sosialisasi lebih bagus ke pasar, ke investor juga seperti apa, gitu aja,” kata Purbaya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) memang telah mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan ini adalah yang tertinggi sejak kuartal III-2022 (5,73%) atau 14 kuartal terakhir.
Namun, cepatnya laju pertumbuhan ekonomi pada periode tiga bulan pertama tahun ini tak beriringan dengan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Alih-alih menguat, kurs rupiah justru terus ambrol hingga ke level atas Rp 17.600 kemarin.
Baca Juga
Purbaya mengaku tak ditanya soal kondisi rupiah dalam rapat terbatas itu oleh kepala negara.
“Tidak, tidak soal rupiah,” tegasnya.
Hanya saja, ia memberikan sinyal bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memiliki strategi khusus dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kurs, yang akan dibacakan di DPR.
“Yang lain-lain nanti itu strategi Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat akan dibacakan DPR kalau enggak salah,” ujar Purbaya.
Purbaya Mau Umumkan Kondisi APBN Terkini: Di Luar Perkiraan Pengamat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengumumkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbaru, tepatnya realisasi hingga April 2026 pada hari ini, Selasa (19/5/2026).
Hal ini ia sampaikan sesaat sebelum digelarnya rapat terbatas oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5/2026).
“Akan ada APBN Kita (Kinerja dan Fakta), laporan APBN kita sampai April,” ucap Purbaya dikutip Selasa (19/5/2026).
Purbaya belum mau mengungkapkan detail dari kondisi pendapatan negara termasuk pajak, dan realisasi belanja pemerintah.
Ia hanya memberi sinyal bahwa kondisi akan sangat baik, dan bahkan di luar perkiraan pengamat ekonomi.
“Itu hasilnya bagus, pasti di luar pikiran para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda enggak usah khawatir,” tegas Purbaya.
Sebagaimana diketahui, hingga akhir Maret 2026 APBN mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93% dari PDB pada 31 Maret 2026.
Realisasi defisiti itu mengalami pembengkakan 140,5% dibanding tiga bulan pertama pada 2025 yang defisitnya Rp 99,8 triliun atau 0,41% dari PDB.
Baca Juga
Angka defisit itu bahkan sudah setara 34,8% dari target sepanjang tahun ini Rp 689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB.
Sedangkan tahun lalu baru setara 16,2% dari target Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% PDB.
Secara rinci, pendapatan negara hingga akhir kuartal I-2026 itu mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% APBN. Angka ini tumbuh 10,5% (yoy).
Ditopang oleh penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7,0 triliun atau 17,2% target APBN. Realisasi ini tumbuh 14,3% (yoy).
Baca Juga
Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% APBN, dengan pertumbuhan sebesar 20,7% (yoy).
Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2% APBN, meskipun masih mengalami kontraksi 12,6% (yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% APBN, turun 3%.
Realisasi belanja negara tercapai Rp815,0 triliun atau 21,2% APBN, tumbuh 31,4% (yoy) jauh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.
Didukung kecepatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi Rp610,3 triliun (19,4% APBN) atau tumbuh 47,7%.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun (29,5% APBN, terkontraksi 1,1%.
Sumber: CNBC
Artikel terkait lainnya
