Waduh! Gus Ipul Didesak Mundur dari PBNU, Ternyata Ini Pemicu Utamanya
DEMOCRAZY News
27 Oktober 2025 10:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Ketua PBNU Bidang Media, IT & Advokasi, Savic Ali bicara soal kepemimpin Soeharto.
Gaya kepemimpinan Soeharto itu dianggap keras dan tegas terhadap para kiai waktu itu.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Savic Ali pun bicara soal hal ini.
Dimana, menurutnya Soeharto saat itu tidak pandang bulu dan memimpin dengan tangan besi.
“Soeharto selama memimpin pake tangan tangan besi (termasuk terhadap kiai-kiai),” tulisnya dikutip Senin (27/10/2025).
“Dan menghilangkan banyak nyawa rakyat sendiri. Tak layak jadi pahlawan,” tuturnya.
Terkair usulan ini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf situasi sulit dihadapkan padanya.
Padahal, rencana untuk Soeharto sebagai pahlawan, Savic Ali memberikan pernyataan tegas.
Ia meminta untuk Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu untuk mundur dari PBNU jika ingin meneruskan hal ini.
Hal sebaliknya, jika Gus Ipul menolak hal ini dirinya bisa mengambil keputusan mundur dari jabatannya sebagai Menteri
“Jika ingin memproses Soeharto sebagai pahlawan Gus Ipul (Mensos) semestinya mundur dari PBNU, jika tidak ingin ya tinggal mundur dari menteri,” terangnya.
Soeharto selama memimpin pake tangan tangan besi (termasuk terhadap kiai-kiai) dan menghilangkan byk nyawa rakyat sendiri. Tak layak jd pahlawan. Jika ingin memproses Soeharto sbg pahlawan Gus Ipul (Mensos) semestinya mundur dr PBNU, jika tdk ingin ya tinggal mundur dr menteri.
— savic ali (@savicali) October 26, 2025
Gus Ipul Tegaskan Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Bukan Keputusan Pribadi
Isu pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali mencuat dan menuai berbagai reaksi publik.
Kritik datang dari sejumlah pihak yang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam.
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bersifat pribadi, melainkan merupakan hasil kesepakatan tim yang berwenang di Kementerian Sosial.
Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme penetapan calon pahlawan nasional telah diatur secara ketat dan berlapis.
“Itu bukan keputusan saya pribadi, melainkan keputusan tim, yaitu Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat,” ujar Gus Ipul, dikutip pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Ia menambahkan, seluruh nama yang diusulkan telah melalui proses panjang, dimulai dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian diteruskan ke gubernur, hingga akhirnya masuk ke meja Kementerian Sosial.
Baca Juga
Setelah diverifikasi oleh Kemensos, daftar calon tersebut akan diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang diketuai oleh Fadli Zon.
Dalam tahun ini, Kementerian Sosial telah mengajukan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Dewan GTK.
Nama-nama tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh bangsa, pejuang daerah, hingga aktivis sosial.
Selain Soeharto, terdapat nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah yang juga termasuk dalam daftar.
Menurut Gus Ipul, beberapa di antaranya merupakan usulan lama yang sudah diajukan sejak beberapa tahun sebelumnya, sementara sebagian lainnya merupakan nama baru yang baru dikaji tahun ini.
“Yang kami teruskan ke Dewan Gelar adalah hasil usulan dari daerah yang sudah melalui tahapan kajian akademik dan administratif,” jelasnya.
Gus Ipul menegaskan, keputusan akhir mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, setelah mendapatkan rekomendasi resmi dari Dewan GTK.
“Kami berharap wacana publik yang muncul bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk lebih menghargai jasa tokoh-tokoh bangsa,” tutupnya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
