Teddy Gusnaidi Pasang Badan: Memangnya Kenapa Kalau Timses Prabowo-Gibran Dapat Jabatan?
DEMOCRAZY News
12 Juli 2026 9:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, melontarkan pembelaan terkait polemik penempatan sejumlah tim sukses (timses) maupun relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka ke dalam struktur pemerintahan dan jabatan strategis BUMN.
Ia menilai kritik publik terhadap langkah tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurut Teddy, adalah hal yang wajar jika orang-orang yang berjasa dalam memenangkan pasangan calon di Pemilu mendapatkan posisi dalam pemerintahan.
Ia bahkan mempertanyakan logika publik yang justru terkesan mempermasalahkan penunjukan pendukung sendiri, dibandingkan mempertanyakan kelompok yang selama ini berseberangan.
Argumen Loyalitas dan Kepantasan
Dalam pernyataannya melalui akun media sosial X pada Sabtu (11/7), Teddy menekankan bahwa pengisian jabatan publik harus berlandaskan pada loyalitas dan kesamaan visi.
Baca Juga
Ia menilai tidak logis jika pihak-pihak yang tidak mendukung—bahkan yang sering melontarkan kritik keras atau fitnah selama masa kampanye—justru diberikan posisi di pemerintahan.
“Memangnya kenapa kalau Timses dapat jabatan pemerintahan? Mosok lebih pantas para pemfitnah dan pemaki yang menjabat? Apalagi mereka tidak mendukung Prabowo-Gibran,” tulis Teddy.
Ia menambahkan bahwa praktik penunjukan orang-orang terdekat atau pendukung koalisi merupakan hal yang lazim terjadi dalam sistem demokrasi presidensial.
Teddy pun merujuk pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai perbandingan preseden politik yang serupa.
Baca Juga
“Kenapa tidak mempertanyakan ke Megawati? Orang-orangnya yang dulu menjadi timses Jokowi juga banyak yang menjadi pejabat di negara ini,” tambahnya.
👇👇
Yang menentukan seseorang layak atau tidak menjabat, bukan para pembenci dan orang-orang kalah. Jadi kalau ada yang ditempatkan pemerintah, itu artinya sudah sesuai kapasitas.
Sejak kapan pembenci dan orang-orang kalah di negara ini, diberikan kewenangan untuk menentukan siapa… pic.twitter.com/aGJ7SMNmZq
— Teddy Gusnaidi (@TeddGus) July 10, 2026
Kritik Publik Terhadap Profesionalisme
Sebaliknya, fenomena penempatan tim kampanye dan relawan di posisi strategis—seperti menteri, wakil menteri, hingga jajaran komisaris BUMN—telah menuai kritik dari sejumlah pengamat kebijakan publik.
Praktik ini dinilai sebagai bentuk politik balas budi yang berpotensi merongrong profesionalisme dan tata kelola jabatan publik.
Sorotan tajam publik belakangan ini tertuju pada pengangkatan Ginka Febrianti sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.
Selain dikenal sebagai Koordinator Nasional Relawan Bison (pemenang Prabowo–Gibran), sosok Ginka yang berusia 27 tahun dianggap minim pengalaman spesifik di industri energi, sehingga memicu perdebatan mengenai kualifikasi profesional dalam jabatan strategis sektor publik.
Tantangan bagi Pemerintahan “Merah Putih”
Kritik yang muncul mencerminkan kekhawatiran masyarakat sipil terkait potensi spoil system atau sistem patronase dalam Kabinet Merah Putih.
Pengamat kebijakan publik menekankan bahwa meskipun presiden memiliki hak prerogatif dalam menunjuk pembantunya, aspek meritokrasi dan rekam jejak tetap menjadi parameter utama agar kinerja lembaga negara tetap optimal.
Hingga saat ini, polemik mengenai penunjukan timses di pemerintahan masih terus bergulir.
Pendukung pemerintah menilai langkah ini sebagai upaya menyelaraskan visi-misi pembangunan dengan personel yang loyal, sementara pihak pengkritik terus mendesak agar profesionalitas tetap menjadi panglima di atas kepentingan politik praktis.
Artikel terkait lainnya
