DEMOCRAZY.ID – Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya membeberkan 41 nama tokoh dan pejabat yang sempat meminta jatah titik SPPG atau Dapur MBG.
Hal ini diungkap saat purnawirawan polri tersebut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti mengatakan, kliennya telah menyerahkan seluruh identitas lengkap para pemesan titik dapur MBG tersebut.
Belakangan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan indikasi korupsi usai titik yang diberikan BGN tersebut justru kembali dijual belikan sejumlah pihak.
Salah satu dampaknya, dapur MBG tersebut tak memenuhi syarat dan menyuguhkan makanan yang bermasalah bagi penerima manfaat.
Mayoritas pemesan titik SPPG, kata dia, adalah tokoh politik yang saat ini menjadi pejabat di eksekutif, legislatif, atau pun internal partai politik.
Namun, dia menolak memberikan inormasi lebih detail soal nama dan asal partai politik dari pemesan titik dapur MBG tersebut.
“Yang 14 nama juga, yang 14 nama baru juga tadi semua orang terkenal. Dari kalangan politik. Ya pokoknya dari kalangan politik lah,” ujar Krisna kepada awak media, dikutip Jumat (19/06/2026).
Pada awal penangkapan, Sony sebenarnya hanya mengungkap 26 nama yang didominasi sejumlah anggota DPR terutama komisi yang menjadi mitra BGN.
Namun, Krisna membantah bahwa 26 nama tersebut sama persis dengan daftar nama yang beredar di media sosial dan masyarakat.
“Pokoknya, yang sudah beredar itu ada yang benar, ada yang enggak,” ujar dia. “Yang nama-nama baru ini [15 nama], belum beredar di mana-mana.”
Berdasarkan daftar 26 nama yang sempat beredar, beberapa nama merupakan pejabat dan kerabat pejabat di pemerintahan atau Kabinet Merah Putih.
Beberapa nama lainnya adalah pejabat atau kerabat pejabat di sejumlah aparat penegak hukum.
Krisna mengklaim Sony sama sekali tak pernah menerima uang atau hadiah dari 41 nama yang memesan titik SPPG; termasuk 14 politikus terkenal tersebut.
Menurut dia, kliennya memberikan persetujuan penetapan titik semata agar pembangunan SPPG lebih cepat dan masif; sehingga target Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai.
Dia juga mengatakan, kliennya tak mengetahui nasib titik SPPG yang diberikan kepada 41 nama pejabat dan tokoh tersebut.
Termasuk, kata dia, praktik jual beli kepada yayasan atau pribadi yang justru tak memenuhi standard atau kualifikasi BGN untuk membangun Dapur MBG.
Sumber: Bloomberg