Sentilan Keras Prof Jimly! Sebut Publik Terjebak Isu “Sampah”, Sindir Kasus Ijazah Palsu Jokowi?
DEMOCRAZY News
15 Juli 2026 2:03 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan kritik tajam sekaligus keprihatinan mendalam terkait iklim politik nasional saat ini.
Ia menilai, ruang publik belakangan ini terus dijejali dengan berbagai polemik berkepanjangan yang tidak substansial, sehingga mengalihkan perhatian bangsa dari agenda pembangunan yang lebih krusial.
Dalam pandangan Jimly, perhatian masyarakat maupun para elite politik seolah tersandera oleh kasus-kasus yang tak kunjung usai.
Salah satu yang ia soroti adalah polemik berkepanjangan terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menurutnya, terjebak pada isu-isu semacam ini hanya akan membuang-buang energi nasional.
“Kita selalu saja larut dalam kasus demi kasus yang tidak habis-habisnya,” ujar Jimly saat dimintai keterangan, Rabu (15/7/2026).
Mengabaikan Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
Lebih lanjut, Jimly mengingatkan bahwa keterusan bangsa dalam pusaran perdebatan yang tidak berujung membawa dampak buruk bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Agenda utama yang seharusnya menjadi prioritas—yakni pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh—justru terabaikan.
Baginya, perdebatan yang terjadi saat ini tidak menyentuh akar permasalahan bangsa.
Jimly menegaskan bahwa perbaikan mendasar hanya bisa dicapai jika ada kemauan kuat untuk melakukan perbaikan sistem secara sistematis dan terintegrasi.
“Padahal, kunci utama perbaikan adalah penataan sistemnya secara terpadu. Bukan dengan cara terus-menerus meributkan hal-hal yang tidak produktif,” tambahnya.
Tantangan Mentalitas Elite Politik
Prof. Jimly juga menyoroti adanya masalah fundamental pada pola pikir atau mindset para pemangku kebijakan dan elite politik di tanah air.
Baca Juga
Ia menilai, para pejabat saat ini cenderung memiliki orientasi jangka pendek yang terjebak pada kalkulasi politik pragmatis.
“Semua pejabat dan politisi berpikirnya cenderung cuma untung-rugi dan menang-kalah secara transaksional,” tegasnya.
Menurut Jimly, mentalitas yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat dan transaksi politik ini merupakan hambatan terbesar dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan perbaikan sistem hukum yang sehat.
Ia berpendapat bahwa perubahan besar tidak mungkin terjadi secara organik tanpa adanya keteladanan dari puncak kepemimpinan nasional.
Harapan pada Kepemimpinan Presiden Prabowo
Menutup pernyataannya, Jimly secara khusus menyinggung peran krusial Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai politik yang penuh kegaduhan ini.
Ia menekankan bahwa presiden memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab besar untuk mengarahkan kembali fokus bangsa menuju perbaikan yang lebih bermakna.
Menurutnya, perubahan arah kebijakan dan peningkatan kualitas sistem pemerintahan harus dimulai dari instruksi dan teladan yang jelas dari kursi RI-1.
“Sulit berharap akan ada perbaikan kalau tidak dimulai oleh RI-1 (Presiden Prabowo Subianto). Beliau adalah kunci untuk menggeser fokus bangsa dari politik yang gaduh menuju tata kelola yang lebih tertib dan substansial,” pungkasnya.
Menurut Anda, apakah fokus publik saat ini memang sudah terlalu jauh dari substansi pembangunan ataukah polemik-polemik tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi kita?
Artikel terkait lainnya
