Politikus PDIP: Gibran Bakal Panen Simpati Publik Jika Berani Mundur di Tengah Sengketa Ijazah SMA!

DEMOCRAZY.ID – Politikus PDIP Andi Widjajanto memberikan analisisnya terkait sengketa ijazah SMA Gibran di Mahkamah Konstitusi.

Menurunya, ini waktu yang tepat bagi Jokowi untuk konsolidasi.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, dkk, diketahui mempermasalahkan syarat ijazah SMA Gibran saat maju Pilpres 2024, ke MK.

3 Analisis Andi Widjajanto soal Sengketa Ijazah SMA: Peluang Jokowi Minta Gibran Mundur

1. Memberatkan pemerintahan Prabowo

Andi mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, mulai demo Agustus 2025.

Kemudian, lembaga pemeringkan global yang memberi rating negatif ke pemerintahan, rupiah mendekati Rp 18 ribu per dolar, hingga harga minyak dunia 100 dolar per barel.

“Tanpa isu ini (ijazah Gibran), pemerintahan sudah di koridor yang tipis. Sudah berjalan di kaca yang tipis,” katanya, dikutip dari Youtube Mahfud MD, Senin (28/9).

2. Jadi beban elektoral hingga Pilpres 2029

Andi mengatakan jika hakim MK tidak membuat terobosan hukum, legitimiasi pemerintahan Prabowo tetap dibebani pembicaraan terkait ijazah SMA Gibran.

Dia menilai sengketa ijazah SMA ini juga akan menjadi beban elektoral, jika pasangan Prabowo dan Gibran berlanjut di Pilpres 2029.

“Kalau skenarionya Prabowo dan Gibran ini berlanjut di Pilpres 2029, ini (isu ijazah) menajdi beban elektoral,” ujarnya.

3. Waktu yang tepat bagi Jokowi, meminta Gibran mundur

Andi mengatakan dirinya tidak melihat Prabowo proaktif mendatangi Jokowi untuk meminta Gibran mundur, sebagai exit strategy.

Dia menyebut momen ini, justru menjadi waktu yang tepat bagi Jokowi untuk memintah Gibran mundur dari kursi Wapres.

“Elektabilitas Pak Prabowo turun, fiskal tertekan, kepercayaan publik ke pemerintah juga sedang tipis. Ini peluang bagi Pak Jokowi untuk konsolidasi,” ucapnya.

Artikel terkait lainnya