DEMOCRAZY.ID – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan bahwa partai politik (parpol) tidak boleh bertindak seperti penagih utang atau debt collector. Hal ini Ali sampaikan dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Se-Maluku Utara di Kota Ternate pada Jumat (28/11/2025). Ali menyebut, partai tak boleh menagih pengakuan apabila kadernya sukses menjadi […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Laporan dari aktivis mengungkapkan maraknya purnawirawan Polri yang menduduki posisi strategis di berbagai korporasi perusak lingkungan. Fenomena ini dianggap sebagai masalah serius karena dinilai memberikan “pelindung” bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sekaligus mantan Kapolri era Jokowi, Badrodin Haiti, menegaskan bahwa purnawirawan kepolisian bebas bekerja […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar membentuk Tim Pencari Fakta (PTF) untuk mengusut informasi dan opini yang berkembang atas dugaan skandal melibatkan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Keputusan ini beriringan dengan sikap Rais Aam mencopot posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, usai bertemu para Syuriah PBNU […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut sudah tidak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan demikian, dia tidak memiliki kewenangan apapun. Hal itu diungkapkan, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar usai bertemu para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di Kantor PWNU Jawa Timur (Jatim), Sabtu […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memanas akhir-akhir ini khususnya antara Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ternyata lebih dari sekadar perselisihan ideologi atau perbedaan komunikasi. Memang ada masalah serius di internal karena beda pandangan soal siapa investor yang akan mendampingi PBNU dalam mengelola tambang. Di balik […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyoroti temuan Satgas Pengawasan Barang Kena Hasil (PKH) terkait dugaan keberadaan bandara yang berdiri dan beroperasi secara mandiri di kawasan industri Morowali tanpa mengikuti sistem dan prosedur resmi negara. Ia menegaskan bahwa setiap bandara yang beroperasi di Indonesia wajib berada di bawah otoritas […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Influencer Arief Rasyad mendadak menyinggung Zulkifli Hasan (Zulhas), yang kini menjabat sebagai Menko Bidang Pangan di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Arief menyinggung rekam jejak Zulhas saat masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Dalam sebuah unggahan video yang tengah ramai dibahas di media sosial, Arief menyebut pengalaman memalukan yang menurutnya pernah terjadi di hadapan aktor […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Nama Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah laporan media menampilkan deretan perusahaan tambang yang dikaitkan dengannya. Meskipun beberapa klaim masih memerlukan verifikasi lebih jauh, sejumlah data dari Bloomberg Technoz, Suara.com, dan catatan advokasi JATAM. Menunjukkan adanya pola dan jejak perusahaan yang disebut terhubung dengan Bahlil melalui kepemilikan saham maupun jaringan holding. Perusahaan-perusahaan […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Pengakuan mengejutkan datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Di hadapan publik, ia secara terbuka menyampaikan penyesalan mendalam atas aktivitas bisnisnya di masa lalu yang bergerak di sektor tambang dan kayu. Pernyataan ini muncul dalam sebuah acara bertema lingkungan yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, dan langsung menjadi […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik, Ray Rangkuti, mempertanyakan keputusan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang baru membentuk tim reformasi internal Polri di pengujung masa jabatannya. Menurut penilaian Ray, langkah itu justru terlihat seperti respons untuk menahan laju Komisi Percepatan Reformasi Polri yang lebih dulu dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. “Ketika Kapolri membentuk tim percepatan reformasi internal itu, […]
DEMOCRAZY News
.
11 bulan yang lalu
