Merusak Marwah Bangsa, Rizal Fadillah Serang Habis Dinasti Jokowi: Demokrasi Bukan Milik Keluarga!
DEMOCRAZY News
21 Oktober 2026 8:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, kembali menguliti keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.
Rizal menilai kepemimpinan Jokowi meninggalkan persoalan yang perlu menjadi catatan sejarah, terutama terkait dugaan manipulasi citra, dinasti politik, serta polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Ia juga mengutarakan kritik terhadap keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi.
Menurut Rizal, demokrasi Indonesia seharusnya tidak memberi ruang bagi kekuasaan yang terus berpusat pada satu keluarga.
Rizal Jelaskan Makna Terkutuk dalam Kehidupan Sosial
Rizal menjelaskan makna kata ‘terkutuk’.
Ia mengaitkannya dengan kebencian dan kecaman yang muncul akibat perilaku seseorang yang dinilai buruk.
“Terkutuk itu maknanya dibenci, dimaki, dan tidak disukai akibat perilaku yang tidak baik. Durhaka, dusta, khianat, rampok, zalim, korup adalah perilaku yang tertkutuk. Dikutuk oleh manusia dan juga oleh Tuhan,” ujar Rizal, Senin (19/10/2026).
Lanjut Rizal, tindakan yang merugikan masyarakat memiliki konsekuensi moral yang lebih besar dibandingkan pelanggaran terhadap hubungan personal.
“Durhaka kepada orang tua itu terkutuk dan durhaka kepada rakyat atau masyarakat lebih terkutuk lagi. Bagi orang yang bergaul di dunia mistik akan meyakini kutukan siluman dan sejenisnya. Perbuatan jahat berakibat balas kejahatan,” tukasnya.
Baca Juga
Ungkit Nama Fir’aun hingga Tokoh Dunia
Rizal menyebut sejumlah figur sejarah, mulai dari Fir’aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, hingga tokoh-tokoh dunia seperti Caligula, Nero, Hitler, Vlad Drakula, dan Kemal Attaturk.
“DN Aidit karena penculikan, pembunuhan, dan pengkhianatan juga masuk dalam tokoh kutukan bangsa,” ucap dia.
Nama lain yang diungkapkan Rizal adalah Donald Trump dan Benyamin Netanyahu.
Menurut dia, kedua tokoh tersebut menuai kontroversi akibat kebijakan dan pernyataan yang dikritik oleh berbagai pihak.
Baca Juga
“Di masa kini Trump dan Netanyahu tampil sebagai penjahat kelas dunia. Kontroversi dan obyek maki-maki mendera keduanya. Perilaku tidak adil atau zalim membuat Trump dan Netanyahu banyak dikutuk,” sebutnya.
Jokowi dan Kritik terhadap Tokoh Sejarah
Lebih jauh, Rizal mengarahkan perhatiannya kepada Jokowi.
Ia menggunakan istilah ‘kutukan’ untuk menggambarkan kecaman yang menurutnya muncul akibat perilaku dan kebijakan seorang pemimpin.
“Sebagai pelanjut kutukan kepada Aidit, Jokowi muncul dan melejit. Walikota, Gubernur, dan Presiden telah dijabatnya. Pembohong, penipu, pembununuh, pembantai, pemalsu dan perampok disandangnya,” jelasnya.
Rizal juga mempersoalkan citra sederhana yang selama ini melekat pada Jokowi.
Ia menekankan bahwa citra tersebut merupakan strategi untuk menarik simpati masyarakat.
“Wajah memelas dan tampilan sederhana manipulasi citra untuk menarik simpati. Kekuasaan ingin dipegang abadi meski telah dibatasi oleh konstitusi. Ia bangun politik dinasti di negeri demokrasi. Akhirnya ia pun dimaki dan menjadi tokoh yang terkutuk,” timpalnya.
Gibran dan Keberlanjutan Dinasti Politik
Rizal turut menuturkan Jokowi memiliki peran penting dLam perjalanan politik Gibran hingga menjadi wakil Presiden.
“Gibran digendong Jokowi untuk ditempatkan di atas singgasana kedua menuju puncak nanti. Jokowi mengendarai partai calon dinasti lanjutan Kaesang. Ia mengawal dan terus mencari celah,” bebernya.
“Raja badut ini sangat berharap pada Gibran yang terdekat. Gibran ternyata sejak duduk hingga kini menjadi makian publik. Terus bereskalasi akibat kekacauan ijazahnya diputus oleh hukum. Terkutuklah Gibran,” sambung dia.
Tidak berhenti di situ, Rizal menyebut nama Jokowi dan Gibran telah dikutuk oleh rakyat agar menepi dari panggung kepempimpinan bangsa.
“Tidak ada tempat bagi dinasti di negara demokrasi. Besok tidak boleh ada Jokowi Jokowi dan Gibran Gibran lagi. Dua manusia itu menjadi catatan buruk dalam sejarah bangsa dan negara,” imbuhnya.
Rizal bilang, nilai moral semestinya menjadi pedoman bagi seluruh warga negara, termasuk pejabat publik.
“Indonesia harus konsisten menjadi negara bermoral. Ideologi adalah pilar moral luhur kehidupan seluruh warga negara. Tidak terkecuali para penyelenggara negara. Basmi kebohongan, kemunafikan, korupsi, kezaliman, kebodohan, dan keserakahan,” kuncinya.
Analisis Politikberita politikdemocrazydemocrazy.iddemokrasi indonesiadinasti jokowigibran rakabumingisu hangatisu istanakeluarga jokowikritik jokowipolitik nasionalrizal fadillahsorotan publiktolak dinasti politik
Artikel terkait lainnya
