Menkeu Purbaya Blak-Blakan ‘Kalau Saya, Lebih Baik Tidak Bayar Utang Whoosh’ Pemerintah Kena Sorotan Publik
DEMOCRAZY News
16 November 2025 3:52 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik siapa yang harus menanggung utang Kereta Cepat Whoosh kembali memanas.
Namun kali ini, suhu politik meningkat tajam setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publik dan kalangan ekonomi.
Dengan bahasa lugas, bahkan terkesan jujur apa adanya, Purbaya menyebut dirinya secara pribadi enggan.
Jika APBN ikut dipakai untuk menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu.
“Kalau saya, lebih baik tidak bayar,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta. Nada bicaranya tegas, tanpa basa-basi.
“Tapi tentu ada kebijakan dari Presiden dan lainnya. Ini belum diputuskan,” lanjut dia.
Pernyataan blak-blakan seorang Menkeu seperti ini tentu jarang terdengar.
Apalagi di tengah isu sensitif seperti utang Whoosh, yang sejak awal dianggap sebagai proyek prestisius namun penuh beban finansial.
Ucapan itu seketika menjadi bahan diskusi publik, memicu tanda tanya besar, jika Menkeu saja tidak rela, siapa yang seharusnya membayar utang Whoosh?
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi agar masalah utang ini segera diselesaikan.
Menurut Prabowo, Whoosh telah membawa dampak ekonomi signifikan dari penyerapan tenaga kerja, efisiensi waktu tempuh.
Hingga meningkatnya aktivitas di wilayah penyangga Jakarta Bandung.
Dengan kata lain, Prabowo ingin proyek ini berjalan berkelanjutan tanpa polemik berlarut-larut.
Namun, posisi Purbaya berbeda. Ia berada di garis depan penjaga kas negara.
Ia memahami betul kondisi fiskal, celah anggaran, dan risiko jangka panjang bila APBN terlalu banyak menanggung beban proyek infrastruktur.
“Yang penting tidak terlalu merugikan negara,” ujarnya, menegaskan sikap kehati-hatian.
Baca Juga
Sikap dualisme ini memperjelas dilema besar antara kepentingan politik pembangunan dan kesehatan fiskal negara.
Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk membagi beban pendanaan proyek Whoosh agar lebih seimbang antara Kementerian Keuangan dan Danantara.
Langkah ini muncul sebagai upaya agar proyek tetap berlanjut tanpa memberikan tekanan berlebihan pada APBN.
Dalam rancangan skema tersebut, APBN diproyeksikan hanya menanggung kebutuhan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, rel, dan fasilitas penunjang lainnya.
Sementara itu, Danantara akan mengambil porsi pendanaan yang lebih besar dengan membiayai rolling stock atau rangkaian kereta.
Komponen yang menyerap biaya terbesar dalam proyek kereta cepat.
Agar Purbaya dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai bahwa Danantara akan berkontribusi signifikan melalui skema ini sehingga beban APBN dapat ditekan.
Di sisi lain, pihak Danantara menyatakan kesiapan untuk terlibat lebih jauh dalam aspek operasional demi meningkatkan efisiensi layanan Whoosh dan memperluas basis penumpang.
Pendekatan baru ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kepentingan politik dan ekonomi.
Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis namun tetap mempertimbangkan kondisi fiskal agar tetap sehat dan terkendali.
Isu utang Whoosh memang sensitif sejak awal. Setelah proyek rampung, sorotan publik beralih ke pertanyaan.
Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan pengelola? Konsorsium? Pemerintah?
Di tengah tekanan tersebut, pernyataan Purbaya muncul sebagai bentuk kejujuran spontan.
Yang belakangan justru memicu diskusi nasional soal transparansi fiskal.
Meski blak-blakan tidak ingin APBN dipakai, Purbaya tahu bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden.
Karena itu ia menegaskan bahwa dirinya pada akhirnya akan mengikuti keputusan pemerintah.
“Saya ikut saja arahan diskusi,” ujarnya.
Untuk saat ini, skema bagi peran masih menjadi opsi paling realistis. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan Whoosh tanpa membuat APBN berdarah-darah.
Danantara pun siap mengambil porsi lebih besar.
Namun satu hal jelas: polemik utang Whoosh belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Bahkan ucapan jujur Menkeu justru membuka babak drama baru dalam perjalanan panjang kereta cepat pertama di Indonesia.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
