Langkah Terukur Gerindra Hadapi Kasus Suket Gibran: Cermat, Tenang, dan Hindari Jebakan Politik!
DEMOCRAZY News
3 November 2026 8:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Panggung politik Senayan kini tengah mementaskan siasat tingkat tinggi.
Ulasan tajam dari pemerhati politik sekaligus anggota penasihat PP KAUMY, Iwan ‘Terpal’ Setiawan, membedah bagaimana Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto memainkan strategi senyap di tengah badai krisis konstitusi akibat polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam analisisnya berjudul “Permainan Cantik Gerindra di Tengah Pusaran Suket Gibran”, Iwan menyoroti bagaimana kekuasaan tidak selalu dijalankan lewat teriakan paling keras di depan panggung.
Mengutip teori realis Hans J.
Morgenthau dalam Politics Among Nations, kekuasaan adalah kemampuan mengendalikan pikiran dan tindakan pihak lain tanpa harus selalu tampak memegang kendali secara terbuka.
Strategi Senyap Gerindra: Dasco Ambil Posisi Terukur, Prabowo Pilih Berjarak
Gerindra sebagai parpol utama penguasa dinilai cerdik membaca arah angin.
Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR menempati posisi strategis untuk mengontrol dinamika parlemen tanpa harus tampil sebagai motor penggerak Hak Angket.
Dengan tidak menutup pintu namun juga tidak menjadi provokator utama, Gerindra berhasil mengamankan dua kepentingan sekaligus:
-
Menjaga stabilitas pemerintahan koalisi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
-
Memberikan ruang bagi partai-partai lain seperti PKS, PDIP, dan Demokrat untuk menggelindingkan proses politik di DPR.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dinilai mengambil opsi paling aman secara politik dengan memilih diam.
Sebagai kepala negara sekaligus pimpinan tertinggi partai, Prabowo tidak terseret langsung dalam pusaran pertarungan hukum Gibran.
Sikap ini menghindarkan presiden dari risiko dianggap mencampuri proses hukum atau justru melemahkan pemerintahan yang dipimpinnya sendiri.
Teater Dua Arena: Relawan Menolak, Parlemen Bergerak
Iwan memetakan adanya potensi permainan dua arena yang berjalan simultan.
Di luar parlemen, kelompok-kelompok relawan pendukung Prabowo dapat mengambil posisi defensif untuk menolak pemakzulan demi menjaga stabilitas nasional.
Namun secara bersamaan, di dalam gedung parlemen, mesin politik fraksi-fraksi tetap berputar melibas celah konstitusional melalui mekanisme Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Situasi ini memberikan keuntungan taktis bagi Gerindra.
Jika Hak Angket bergulir hingga ke ujung konstitusional, Gerindra tidak terseret sebagai pihak yang menghalangi.
Sebaliknya, jika dinamika tersebut mereda, partai tetap aman dari beban politik terbuka.
Ujung Konstitusi: Permainan Politik Tak Boleh Mengaburkan Hukum
Kendati Gerindra dapat memainkan siasat tingkat tinggi dan Prabowo memilih menjaga jarak, Iwan mengingatkan bahwa persoalan Gibran Gate bukan sekadar permainan catur kekuasaan antarelite.
Ada substansi hukum tata negara yang mendasar yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Hak angket di DPR hanyalah instrumen penyelidikan awal yang memerlukan tahapan berlapis hingga berlabuh ke Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, manuver politik sekecil apa pun tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan kejelasan administratif negara.
Pada akhirnya, siapa yang paling keras berteriak di panggung belum tentu menjadi penentu utama.
Di balik diamnya Prabowo dan terukurnya langkah Dasco, publik kini menatap tajam siapa pihak yang paling diuntungkan ketika seluruh roda sejarah dan konstitusi mulai berputar.
democrazydemocrazy.iddinamika senayangerindragibran rakabuminghukum tata negarakonstelasi politikmanuver gerindrapeta politik dprpolemik ijazah gibranprabowo subiantostatus wapres gibranstrategi partai gerindrasuket gibrantaktik gerindra
Artikel terkait lainnya
