DEMOCRAZY.ID — Kritik keras tanpa kompromi terus dihujamkan oleh kalangan aktivis terhadap arah kebijakan di bawah kepintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aktivis 1998 Jayadi Santoso melontarkan kecaman pedas yang menuding pemerintah lebih mementingkan perut para gerombolan elite kekuasaan ketimbang merespons penderitaan rakyat kecil yang tengah terhimpit lonjakan harga kebutuhan pokok.
Pernyataan tajam tersebut disampaikan Jayadi Santoso kepada awak media, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran negara di tengah himpitan ekonomi masyarakat.
Jayadi menyoroti mega program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran negara secara masif.
Menurutnya, besarnya kucuran dana APBN tersebut rawan menjadi bancakan dan sarang kepentingan segelintir elite politik yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“Rezim Prabowo lebih mengenyangkan perut gerombolannya daripada rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran besar, tetapi manfaat dan pengelolaannya harus benar-benar diawasi agar tidak lebih banyak dinikmati elite yang dekat dengan kekuasaan,” tegas Jayadi Santoso, Kamis (29/10/2026).
Ia secara khusus menyoroti dugaan adanya oknum elite politik yang menguasai lebih dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jayadi mendesak pemerintah membuka transparansi penuh terkait mekanisme penunjukan mitra, aliran dana, serta potensi konflik kepentingan di balik pengelolaan unit-unit layanan tersebut.
Di tengah gelontoran dana program pencitraan tersebut, Jayadi mengingatkan bahwa kondisi riil di tingkat bawah justru semakin mengenaskan.
Lonjakan harga berbagai bahan kebutuhan pokok membuat rumah tangga berpenghasilan rendah megap-megap memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.
“Rakyat tidak bisa hidup hanya dengan janji program besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kepastian ekonomi,” tandas Jayadi.
Ia mendesak pemerintah segera merumuskan langkah konkret mengendalikan inflasi harga pangan agar beban hidup rakyat tidak terus bertambah parah.
Selain persoalan harga pangan, Jayadi turut mengkritisi kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor.
Menurutnya, optimisme kosong tidak akan mampu menarik penanaman modal jika kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan pemberantasan korupsi di dalam negeri diabaikan.
Ia menegaskan bahwa tolok ukur kesuksesan sejati sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar angka anggaran yang digelontorkan atau seberapa banyak proyek mercusuar yang dipamerkan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Uang negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan kebijakan pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas,” pungkas Jayadi Santoso.