DEMOCRAZY.ID – Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia masih terus menjadi sorotan.
Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menyebut bahwa Gibran masih menghadapi tantangan berat untuk mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat.
Menurut Ray, hingga saat ini masih ada kesan kuat di tengah masyarakat bahwa Gibran sulit untuk diterima sebagai sosok yang berdiri sendiri.
Hal ini, menurutnya, cukup memengaruhi posisi politik Gibran dalam menatap Pemilu 2029 mendatang.
“Ada kesan yang saya baca bahwa dia ini susah diterima publik. Saya kira kesan itu cukup kuat di tengah masyarakat,” ujar Ray dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official, Kamis (16/7/2026).
Ray menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena Gibran dan Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan.
Karena dianggap “satu paket”, maka setiap kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo sering kali ikut berdampak langsung kepada Gibran.
“Ketika ada orang berbicara negatif mengenai presiden, di dalamnya biasanya ada Gibran. Keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” jelasnya.
Ray juga membandingkan situasi ini dengan masa transisi Presiden Soeharto dan BJ Habibie pada tahun 1998.
Dulu, ketika Soeharto diminta mundur, tuntutan tersebut tidak serta-merta ditujukan kepada Habibie.
Saat itu, sosok Habibie masih dianggap memiliki posisi yang berbeda di mata masyarakat.
Situasi sekarang dinilai jauh berbeda. Bagi masyarakat saat ini, Prabowo dan Gibran dianggap satu kesatuan yang utuh.
Jika pemerintahan dinilai kurang baik, keduanya akan terkena dampaknya bersama-sama.
Ray berpendapat bahwa jika Gibran ingin memperbaiki elektabilitas dan citranya di mata publik, ia harus bisa keluar dari bayang-bayang Prabowo.
Selama masyarakat masih melihat mereka sebagai satu paket, maka setiap penilaian terhadap kinerja pemerintahan akan sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat kepada Gibran secara pribadi.
Situasi ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam peta politik nasional menuju tahun 2029.
Gibran dituntut untuk bisa menunjukkan perannya secara lebih mandiri agar bisa mengubah persepsi publik sebelum masa jabatannya berakhir.
[FULL VIDEO]