Indikator Politik Indonesia Bongkar Borok MBG: Vendor Cuma Kejar Untung, Makanan Banyak Terbuang, Si Miskin Terlupakan!
DEMOCRAZY News
4 September 2026 2:10 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, membeberkan temuan mencengangkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan survei nasional terbaru, distribusi program andalan pemerintah ini terbukti tidak sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sarat pemborosan, dan salah sasaran.
Ia menjelaskan survei nasional dari Indikator melibatkan 3.700 responden pada pertengahan Juli 2026 ini menemukan bahwa target penyediaan secara universal memunculkan ironi besar.
Di satu sisi, banyak sekolah elite di perkotaan menolak makanan gratis tersebut.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.
“Sekitar 31 persen rumah tangga yang membutuhkan MBG justru mengaku tidak pernah menerimanya. Sebaliknya, 52,7 persen dari mereka yang sama sekali tidak membutuhkan justru tetap menerima makanan tersebut,” ungkap Burhanuddin dalam paparannya di kolom opini https://fulcrum.sg/free-meals-wasted-food-why-indonesias-free-meals-targeting-problem-deserves-more-attention/.
Ketimpangan distribusi ini salah satunya dipicu oleh faktor insentif komersial dari para penyedia makanan (vendor).
Mengoperasikan dapur di daerah terpencil terbukti jauh lebih mahal dan kurang menguntungkan bagi operator.
Tanpa desakan serta pengawasan ketat dari pemerintah pusat, para vendor cenderung memilih wilayah perkotaan yang logistiknya jauh lebih mudah dengan margin keuntungan tinggi.
Akibatnya, daerah-daerah yang paling membutuhkan di Indonesia justru menerima porsi makanan MBG paling sedikit.
“Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa distribusi MBG tidak sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu pemicunya adalah insentif komersial. Vendor merasa operasional dapur di daerah terpencil memakan biaya lebih besar dan kurang menguntungkan.
Tanpa adanya desakan dan pengawasan ketat dari pemerintah di pelosok, pihak operator secara otomatis akan memilih daerah dengan akses logistik yang mudah dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini memunculkan isu keadilan, karena daerah yang paling membutuhkan justru menerima porsi paling sedikit,” kata Burhan.
Hal ini terlihat dari jurang pemisah antara wilayah maju dan tertinggal:
- Banten dan Pulau Jawa: Menjadi wilayah dengan konsentrasi penerima tertinggi, bahkan Banten mencatat 80 persen rumah tangga melaporkan anaknya menerima MBG.
- Maluku dan Papua: Hanya sekitar 22 persen orang tua di wilayah Indonesia timur yang menyatakan anak mereka pernah menerima makanan gratis tersebut.
Makanan Dibuang Orang Kaya, Kualitas Dikeluhkan Si MiskinPelaksanaan yang tidak merata ini berujung pada tingginya angka pemborosan makanan (food waste).
Sebanyak 41,7 persen rumah tangga penerima MBG mengaku anak mereka “sering” atau “sangat sering” tidak menghabiskan dan membuang makanan tersebut.
Tingkat pemborosan paling mencolok terjadi di kalangan keluarga berpenghasilan tinggi:
- Pendapatan > Rp12 juta/bulan: 48 persen melaporkan sering membuang makanan.
Di wilayah perkotaan padat seperti Jabodetabek, Banten, dan Jawa Timur, angka pembuangan ini bahkan menyentuh 50 persen.
- Pendapatan < Rp1 juta/bulan: Hanya 33 persen yang melaporkan hal serupa.
Di sisi lain, anak-anak dari keluarga prasejahtera yang seharusnya menjadi target utama kerap menolak makan karena kualitas makanan yang disajikan dalam kondisi dingin atau tidak layak.
Kondisi ini memperkuat kekhawatiran publik di tengah maraknya laporan kasus keracunan massal serta dugaan praktik kecurangan operator dapur yang memangkas porsi dan anggaran demi memperbesar margin keuntungan.
Celah penargetan program ini semakin telanjang ketika responden ditanya mengenai tingkat urgensi di rumah tangga mereka.
Secara nasional, hanya 36,7 persen responden yang mengaku butuh atau sangat butuh bantuan MBG.
Sebaliknya, 61,8 persen menyatakan kurang butuh atau sama sekali tidak butuh.
Angka penolakan secara substantif ini bahkan melonjak hingga 75 persen di Jakarta, 68,3 persen di Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta 65 persen di Jawa Timur.
Temuan tajam ini memicu desakan agar pemerintah segera mengevaluasi ulang desain kebijakan MBG apakah tetap dipaksakan berjalan sebagai hak universal yang rentan salah sasaran, atau dirombak menjadi bantuan sosial yang benar-benar terfokus pada masyarakat yang lebih membutuhkan.
bantuan sosialberita nasionaldemocrazydemocrazyidhukumindonesiakebijakan publikkemiskinankorupsi anggaranmakan bergizi gratismbgnasionalpolitikpolitik nasionalprabowo subiantoprogram pemerintah
Artikel terkait lainnya
