Dana Desa Dialihkan ke Kopdes Merah Putih, Pengamat: Proyek Infrastruktur Terancam Mangkrak Massal!
DEMOCRAZY News
7 Juli 2026 2:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Founder Strategic Human Capital & Business Consulting, Arief Ferdian, menyebut Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjepit operasional desa.
“Mari kita bedah. Pemotongan Dana Desa untuk KDMP (Kopdes Merah Putih) menjepit operasional desa,” tulis Arief Ferdian, dikutip dari unggahannya di Threads, Selasa (7/7/2026).
Dia mengungkapkan, gaji perangkat desa memang aman karena berasal dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ADD APBD), atau dana dari pemerintah kabupaten.
“Gaji perangkat (Siltap) aman karena bersumber dari ADD APBD,” ucapnya.
Namun, yang menjadi persoalan, sisa anggaran desa hanya cukup untuk operasional dasar.
“Namun, sisa dana tunai hanya cukup membiayai operasional dasar (listrik, ATK) dan jaminan wajib (stunting, Posyandu),” ujar Arief.
Dampaknya, pembangunan infrastruktur di desa menjadi mandek. Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dikurangi.
“Akibatnya, proyek infrastruktur fisik mandek total dan kuota BLT dikurangi. Desa kini beroperasi dalam mode bertahan demi pelayanan publik tetap jalan,” pungkasnya.
Jawaban Pemerintah
Belakangan, banyak kepala desa mengeluhkan dan meminta agar dana desa ditambah. Pasalnya, lebih dari separuh anggaran dialihkan ke Kopdes Merah Putih.
Salah satunya terjadi saat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumpulkan kepala desa dari 10 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Makassar, Sabtu (4/7/2026).
Pada kesempatan itu, sejumlah kepala desa meminta penambahan anggaran akibat dana transfer yang merosot tajam.
Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Hasan berharap pemangkasan anggaran dapat ditunda, terutama bagi desa yang belum memiliki Kopdes Merah Putih.
“Saya minta jangan dipotong dulu (dana desa) yang belum dibangun (Kopdes),” katanya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
