BAHAYA! Analis Ungkap Kelemahan Pertahanan Indonesia di Balik Penemuan Drone Bawah Laut China
DEMOCRAZY News
18 April 2026 5:15 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Penemuan drone bawah laut milik China di perairan Indonesia oleh seorang nelayan lokal menjadi alarm serius bagi kemampuan pertahanan maritim nasional.
Sejumlah analis menilai insiden ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas Indonesia dalam memantau aktivitas bawah laut.
Meski demikian, pemerintah diperkirakan akan memilih jalur diplomasi senyap untuk menangani isu sensitif tersebut.
Temuan drone bawah laut China
Seorang nelayan Indonesia bernama Ariyanto, 28 tahun, yang sedang bekerja di perairan dekat Gili Trawangan, tiba-tiba menangkap perangkat berbentuk terpodo, menurut laporan Asia Times, Sabtu (11/4/2026).
Perangkat tersebut memiliki panjang 3,7 meter dan lebar 0,7 meter, dipenuhi teritip yang tersebar di lambungnya dan hanyut di ujung tali yang putus.
South China Morning Post pada Kamis (16/4/2026) menyebutnya sebagai kendaraan bawah laut tak berawak (unmanned underwater vehicle/UUV).
Drone tersebut bertuliskan “CSIC” yang diduga terkait dengan China Shipbuilding Industry Corporation, mengindikasikan adanya aktivitas bawah laut tanpa izin di salah satu jalur maritim paling strategis Indonesia.
Perangkat tak berawak ini diduga berfungsi sebagai pemetaan dasar laut dan pengumpulan intelijen akustik secara tersembunyi.
Baca Juga
Adapun Selat Lombok, yang terletak di antara Bali dan Lombok, merupakan jalur penting menuju Australia dan diawasi ketat oleh Amerika Serikat serta Australia.
Keterbatasan kapabilitas Indonesia
Alfin Febrian Basundoro, dosen hubungan internasional Universitas Airlangga Surabaya, menilai temuan ini menyoroti kelemahan Indonesia dalam patroli bawah laut dan minimnya sensor pendeteksi.
“Saat ini, Indonesia hanya memiliki empat kapal selam, yang tidak cukup untuk secara efektif memantau wilayah maritimnya yang luas,” ujar Alfin.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan militer yang signifikan antara China dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Saat ini, hanya empat negara di kawasan—Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam—yang memiliki kemampuan pertahanan bawah laut.
Keterbatasan anggaran, tingginya biaya operasional, serta ketergantungan pada armada lama membuat Indonesia hanya memiliki empat kapal selam aktif kelas Nagapasa dan Cakra.
Pemerintah kini berupaya menambah jumlah tersebut melalui kemitraan strategis dan produksi dalam negeri.
Sementara itu, Febry Triantama dari Universitas Paramadina menilai Indonesia membutuhkan setidaknya 12 kapal selam serta peningkatan sistem operasi bawah laut.
“Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan perang anti-kapal selam di tubuh TNI,” ujarnya.
Fungsi strategis drone bawah laut
UUV mampu mengumpulkan data oseanografi seperti suhu air laut, salinitas, dan kadar oksigen.
Informasi ini penting untuk memahami kondisi bawah laut dan mendukung operasi militer, khususnya kapal selam.
Menurut Abdul Rahman Yaacob dari Rabdan Security and Defence Institute, drone yang ditemukan kemungkinan sedang melakukan pemetaan dasar laut.
Baca Juga
“Informasi ini akan sangat bernilai secara strategis jika angkatan laut China, khususnya kapal selam, ingin beroperasi di perairan ini,” katanya.
Alfin menambahkan bahwa kedalaman Selat Lombok menjadikannya lokasi ideal bagi kapal selam bertenaga nuklir dan kapal tempur besar.
Data yang dikumpulkan drone dapat meningkatkan efektivitas operasi militer China di kawasan.
Diplomasi senyap Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia diperkirakan akan memilih untuk tidak banyak berkomentar, sebagaimana dilakukan dalam kasus serupa pada 2020 ketika drone berbentuk torpedo ditemukan di dekat Pulau Selayar, Sulawesi Selatan.
Rahman menjelaskan bahwa Jakarta cenderung menangani isu sensitif melalui diplomasi senyap demi menjaga stabilitas hubungan ekonomi dengan Beijing.
“Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang sejak lama menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar,” ujarnya.
China sendiri merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 167,49 miliar dollar AS (sekitar Rp 2.869 triliun) pada 2025, serta investor asing terbesar kedua setelah Singapura.
Sorotan terhadap klaim keamanan nasional
Penemuan drone ini juga dinilai bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling aman jika terjadi Perang Dunia III.
“Negara mana yang akan aman? Indonesia termasuk yang teratas, Anda tahu,” kata Prabowo dalam rapat kerja pemerintah pada 8 April.
Namun, Muhammad Zulfikar Rakhmat dari Centre of Economic and Law Studies menilai Indonesia seharusnya memanggil pejabat China untuk meminta penjelasan resmi.
“Ketidaknyamanan diplomatik dapat dibenarkan ketika keamanan nasional dipertaruhkan,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa fakta bahwa drone ditemukan oleh nelayan, bukan sistem deteksi, menunjukkan adanya “celah kritis” dalam kemampuan nasional.
Alfin juga menegaskan bahwa pendekatan diam pemerintah mencerminkan pilihan untuk menyerap dan menyelidiki insiden tanpa memperbesar konflik.
“Ini menunjukkan pilihan yang disengaja untuk secara diam-diam menyerap dan menyelidiki insiden tersebut, daripada meningkatkannya menjadi konflik diplomatik,” ujarnya.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
