Wajib Tahu! Beda Cerita Gibran dengan Bung Hatta yang ‘Mundur’ sebagai Wapres
DEMOCRAZY News
12 November 2026 4:05 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pasca Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil Presiden (wapres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis 12 November 2026 beredar narasi dan editan foto di sosial media menyamakan Gibran dengan Mohamad Hatta.
Gibran Rakabuming Raka jadi wakil presiden kedua yang mengundurkan diri setelah Mohammad Hatta.
Namun ada fakta sejarah yang membedakan cerita pengunduran diri Bung Hatta dengan Gibran Rakabuming Raka.
Bung Hatta tercatat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan bersejarah itu berlaku pada 1 Desember 1956, setelah sekitar 11 tahun mendampingi Soekarno dalam memimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Pengunduran diri Hatta menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri duet kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal dengan sebutan Dwitunggal.
View on Threads
Awal Mula Bung Hatta Memilih Mundur
Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak 18 Agustus 1945.
Saat itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
Selama bertahun-tahun, keduanya menjadi pasangan penting dalam pemerintahan sekaligus perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Baca Juga
Akan tetapi, memasuki dekade 1950-an, perbedaan pandangan politik antara keduanya semakin terlihat.
Salah satu persoalan yang menjadi latar belakang adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia.
Setelah kembali menjadi negara kesatuan pada 1950, Indonesia menerapkan sistem parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Dalam sistem tersebut, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Baca Juga
Posisi presiden lebih banyak menjalankan fungsi sebagai kepala negara, sementara jabatan wakil presiden tidak memiliki peran eksekutif yang dominan.
Kondisi tersebut membuat Hatta menilai kedudukannya sebagai wakil presiden tidak lagi memiliki fungsi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Surat Pengunduran Diri Dikirim pada Juli 1956
Keinginan Hatta untuk mundur bukan keputusan mendadak.
Pada 20 Juli 1956, ia mengirimkan surat kepada Ketua DPR untuk menyampaikan rencana pengunduran dirinya.
Baca Juga
Dalam surat tersebut, Hatta menjelaskan bahwa setelah DPR hasil Pemilu 1955 mulai bekerja dan Konstituante terbentuk, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk mengakhiri jabatan sebagai wakil presiden.
Pemilu 1955 sendiri merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.
Bagi Hatta, terbentuknya lembaga perwakilan melalui pemilihan rakyat menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia.
Keputusan itu kemudian dibahas oleh DPR.
Sejumlah anggota parlemen bahkan masih mengharapkan Hatta mempertahankan jabatannya karena perannya dinilai penting bagi negara.
Namun, Hatta tetap pada pendiriannya.
Ia akhirnya resmi meletakkan jabatan pada 1 Desember 1956.
Beda Pandangan Demokrasi dengan Soekarno
Di balik pengunduran diri tersebut, hubungan politik Soekarno dan Hatta juga tengah mengalami kerenggangan.
Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menjalankan demokrasi.
Hatta mendukung demokrasi parlementer, kehidupan multipartai, serta sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi pengawasan kekuasaan.
Sementara itu, Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin.
Ia menilai sistem parlementer yang berlaku saat itu menyebabkan ketidakstabilan politik karena kabinet sering berganti dan partai-partai sulit mencapai kesepakatan.
Perbedaan tersebut semakin terlihat pada 1956.
Soekarno menyampaikan gagasan Demokrasi Terpimpin dalam pidatonya pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1956.
Hatta tidak sejalan dengan gagasan tersebut.
Ia mengkhawatirkan perubahan sistem politik yang berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan memperbesar kekuasaan presiden.
Hubungan keduanya pun semakin jauh dari gambaran Dwitunggal yang dikenal masyarakat sejak masa perjuangan kemerdekaan.
Selain perbedaan pandangan politik, Hatta juga disebut memiliki kegelisahan terhadap praktik korupsi yang berkembang dalam pemerintahan.
Bung Hatta merasa tidak mampu berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan selama berada dalam sistem pemerintahan saat itu.
Keppres Nomor 13 Tahun 1957 Jadi Bukti Resmi
Pengunduran diri Mohammad Hatta memiliki dasar hukum yang jelas.
Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat Dr.
Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Keputusan tersebut ditetapkan pada 5 Februari 1957.
Namun, pemberhentian Hatta dinyatakan berlaku terhitung sejak 1 Desember 1956.
Dokumen tersebut menjadi bukti resmi bahwa Hatta benar-benar mengakhiri masa jabatannya, bukan diberhentikan akibat keputusan politik sepihak.
Setelah pengunduran dirinya, kursi wakil presiden Indonesia tidak langsung diisi oleh tokoh lain.
Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, Indonesia sempat mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama sekitar 17 tahun.
beda gibran dan bung hattaberita politikbreaking news gibrandemocrazydemocrazy.idgibran mundur wapresgibran rakabumingmohammad hatta wapresmpr riPolitik Indonesiasejarah bung hatta mundursejarah politik indonesiasuksesi wapreswakil presiden indonesiawapres mundur indonesia
Artikel terkait lainnya
