Jokowi Mulai Rem Dukungan 2 Periode Prabowo-Gibran, Pengamat Bongkar ‘Skenario’ di Baliknya!

DEMOCRAZY.ID – Sikap politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap kelanjutan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai berubah.

Jika sebelumnya Jokowi secara terbuka mengarahkan relawannya untuk mendukung pasangan tersebut selama dua periode, kini ia memilih jawaban yang lebih berhati-hati.

Ketika ditanya mengenai peluang Prabowo-Gibran kembali berpasangan pada Pemilihan Presiden 2029, Jokowi tidak lagi memberikan dukungan secara tegas.

Ia justru mengingatkan bahwa pesta demokrasi lima tahunan itu masih jauh.

“Pemilu masih jauh,” kata Jokowi.

Baca Juga

Polemik Syarat Pendidikan Gibran Memanas! Hasyim Asy’ari dan DPR Berbeda Versi Soal Kejanggalan Pasal 18 PKPU

Saat kembali ditanya mengenai kemungkinan keberlanjutan duet tersebut, Jokowi meminta semua pihak memusatkan perhatian pada pekerjaan masing-masing.

“Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya,” ujarnya.

Perubahan pernyataan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas yang dipersoalkan pemohon.

Baca Juga

Bongkar Dapur Pilpres 2024! Mahfud MD Beberkan Dugaan Arahan 3 Menteri di Balik ‘Mulusnya’Pencalonan Gibran

Namun, MK tidak mengabulkan permohonan yang meminta Gibran didiskualifikasi.

Putusan tersebut kembali memicu perdebatan mengenai posisi politik Gibran.

Di tengah polemik itu, sikap Presiden Prabowo yang dinilai tidak secara terbuka membela Gibran juga ditafsirkan sebagai salah satu faktor yang mungkin memengaruhi perhitungan politik Jokowi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melihat perubahan narasi Jokowi setidaknya memiliki dua kemungkinan motif.

Baca Juga

Putusan Soal Ijazah Ditolak, Tapi Kini Ada ‘Bom Waktu’ yang Jauh Lebih Berbahaya Buat Wapres Gibran!

Pertama, mengamankan posisi politik Gibran di tengah tekanan pascaputusan MK.

Kedua, mempertahankan keleluasaan untuk menentukan arah politik putranya menjelang Pilpres 2029.

Jamiluddin menilai putusan MK berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap Gibran.

Padahal, menurut dia, reputasi dan kredibilitas merupakan modal penting bagi seorang kandidat yang ingin bersaing dalam pemilihan presiden.

Baca Juga

Dulu Pasang Badan Buat Jokowi, Kini Eks Waketum Projo Minta Gibran ‘Mundur’ dari Wapres!

“Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang,” kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam situasi tersebut, ia menduga Jokowi mulai mengubah prioritas politiknya.

Alih-alih memastikan Gibran kembali menjadi calon wakil presiden pada 2029, Jokowi dinilai lebih berkepentingan menjaga agar putranya tetap bertahan dalam jabatan yang sekarang.

Jamiluddin bahkan mengaitkan perubahan sikap tersebut dengan munculnya wacana pemakzulan Gibran di parlemen.

Baca Juga

Pernyataan Menohok Eks Ketua MK! Ini Daftar Sosok Layak ‘Dipenjara’ Buntut Skandal Ijazah Gibran

Menurut dia, bagi Jokowi, mempertahankan posisi Gibran saat ini bisa jadi lebih mendesak daripada memikirkan peluang politik lima tahun mendatang.

“Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk. Bagi Jokowi, jangankan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut merupakan analisis Jamiluddin.

Perubahan jawaban Jokowi belum dapat dijadikan bukti bahwa ia secara resmi menarik dukungan terhadap Prabowo-Gibran atau bahwa proses pemakzulan Gibran akan berlangsung.

Baca Juga

Klaim Lebih Pintar Dari Hatta-Habibie Tapi Ijazah Gaib, Mahfud MD: Demokrasi Dirusak Gegara KPU Meng-Gibrankan Regulasi Pemilu!

Untuk mempertahankan posisi Gibran, Jamiluddin menduga Jokowi akan memanfaatkan jaringan politik yang masih dimilikinya.

Salah satu langkah yang dinilai mungkin ditempuh adalah membangun komunikasi dengan para ketua umum partai politik serta Presiden Prabowo.

Dukungan partai menjadi faktor penting dalam membaca dinamika tersebut.

Sebab, perubahan sikap elite politik dan konfigurasi kekuatan di parlemen dapat memengaruhi perkembangan wacana politik terhadap wakil presiden.

Baca Juga

Kasak-Kusuk Fufufafa: Gibran Rela Lakukan Hal Ini Demi Hindari Paket C, Edan Bener!

“Untuk itu, Jokowi tampaknya akan menggunakan sisa-sisa pengaruhnya untuk melobi para ketua umum partai untuk tidak memakzulkan Gibran. Termasuk tentunya Presiden Prabowo Subianto,” kata Jamiluddin.

Analisis ini menempatkan hubungan Jokowi dan Prabowo sebagai salah satu variabel penting dalam masa depan politik Gibran.

Jika hubungan keduanya tetap solid, peluang Gibran mempertahankan dukungan politik bisa lebih terbuka.

Sebaliknya, jika kepentingan politik mereka mulai berjarak, posisi Gibran berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.

Baca Juga

Raline Shah ‘Mundur’ dari Stafsus Menkomdigi, Ini Alasannya!

Namun, belum ada kepastian bahwa Jokowi benar-benar melakukan lobi untuk mencegah pemakzulan.

Demikian pula, perubahan pernyataannya mengenai dua periode belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hubungannya dengan Prabowo sedang memburuk.

Peluang Gibran pada 2029 Masih Dibuka

Di luar upaya mengamankan posisi Gibran saat ini, Jamiluddin melihat sikap Jokowi yang tidak lagi berbicara tegas mengenai dua periode sebagai cara mempertahankan ruang manuver politik.

Dengan tidak mengunci dukungan pada satu skenario, Jokowi dinilai dapat menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan koalisi, kekuatan partai politik, dan peluang pencalonan pada 2029.

Baca Juga

3 Poin Mahfud MD Soal Prabowo ‘Kunci’ Pemakzulan Gibran!

Menurut Jamiluddin, Jokowi mungkin belum ingin sepenuhnya menggantungkan masa depan politik Gibran pada keberlanjutan duet Prabowo-Gibran.

“Jadi, perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres,” tuturnya.

Artinya, pernyataan bahwa pemilu masih jauh dapat dibaca sebagai upaya menghindari komitmen politik yang terlalu dini.

Jokowi tetap memiliki waktu untuk menilai apakah Gibran lebih berpeluang maju sebagai calon presiden, kembali menjadi calon wakil presiden, atau menghadapi perubahan peta politik yang membuat keduanya sulit diwujudkan.

Baca Juga

Untung-Rugi Pemakzulan Gibran: Pengamat Bedah Deretan ‘Skenario Politik’ yang Bisa Terjadi!

Akan tetapi, kemungkinan Gibran maju sebagai calon presiden pada 2029 masih sebatas skenario politik.

Belum ada kepastian mengenai pasangan, dukungan partai, maupun konfigurasi koalisi yang akan terbentuk.

Berbeda dari Pernyataan pada 2025Sikap Jokowi sekarang kontras dengan pernyataannya pada September 2025.

Saat itu, ia secara terbuka mengaku telah mengarahkan relawan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode.

“Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” ujar Jokowi kala itu.

Pernyataan tersebut memperlihatkan dukungan Jokowi terhadap keberlanjutan duet Prabowo-Gibran, setidaknya dalam konteks arah politik yang ia sampaikan kepada para relawan.

Kini, ketika ditanya mengenai hal serupa, Jokowi memilih menekankan bahwa pemilu masih lama dan semua pihak sebaiknya bekerja untuk rakyat.

Perbedaan itu membuka ruang tafsir mengenai prioritas politik Jokowi.

Apakah ia sedang menjaga jarak dari wacana dua periode, mengamankan posisi Gibran, atau sekadar menghindari pembicaraan pencalonan yang terlalu dini?

Untuk saat ini, belum ada pernyataan langsung Jokowi yang menjelaskan alasan perubahan jawabannya.

Yang jelas, putusan MK telah menambah dimensi baru dalam perdebatan politik mengenai Gibran, sementara sikap Jokowi terhadap Pilpres 2029 masih menyisakan tanda tanya.