Masalah Bertubi-Tubi Hantam Negeri, Ustadz Kondang Sentil Keras Pemerintah: Presiden Asyik Jalan-Jalan, Wapresnya Sedang Apa?

DEMOCRAZY.ID — Deretan persoalan domestik yang melanda sejumlah daerah memicu sorotan tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di tengah hantaman bencana alam serta kebakaran hutan yang masih memerlukan perhatian serius, pendakwah kondang Hilmi Firdausi secara terbuka mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menempatkan prioritas penanganan masalah masyarakat.

Gus Hilmi menilai rentetan krisis yang terjadi secara bersamaan seharusnya menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam merumuskan skala prioritas.

Penanganan langsung terhadap korban terdampak bencana dipandang jauh lebih mendesak ketimbang mengedepankan agenda-agenda program pemerintah lainnya.

Kritik pedas tersebut dilayangkan terhadap sejumlah kebijakan strategis, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga intensitas perjalanan dinas ke luar negeri.

“Masalah terbesar para pejabat negara ini adalah menentukan skala prioritas. Ada bencana di mana-mana, malah MBG yang dibicarakan di depan para korban,” tulis Gus Hilmi melalui akun Instagram Story pada Kamis, 3 September 2026.

Soroti Karhutla dan Alokasi Anggaran Program

Selain penanganan bencana, ia juga menyoroti penanggulangan kebakaran hutan yang kerap berulang.

Gus Hilmi menilai pemerintah semestinya memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana pemadaman yang memadai, termasuk armada pesawat amfibi.

Ia bahkan membandingkan anggaran program makan bergizi dengan estimasi biaya pengadaan alat pemadam udara tersebut.

“Ada kebakaran hutan yang sering terjadi, tidak ada niatan untuk membeli pesawat-pesawat amfibi pemadam kebakaran, padahal MBG libur 2 hari bisa dapat 5 pesawat,” ujar dia.

Tidak hanya itu, ia turut menyinggung proyek pembangunan Kopdes yang terus berjalan meski realisasinya di lapangan masih banyak yang belum beroperasi, sementara dana triliunan rupiah dari uang rakyat telah digelontorkan.

Desak Penghentian Lawatan Luar Negeri

Di tengah berbagai persoalan domestik yang kompleks, Gus Hilmi meminta agar agenda perjalanan luar negeri para pejabat untuk sementara dihentikan dan urusan diplomasi cukup diwakili oleh pejabat setingkat menteri.

“Satu lagi, tolong hentikan dulu jalan-jalan ke LNnya, cukup kirim utusan setingkat menteri,” timpalnya.

Sebagai penutup, ia mengarahkan kritiknya langsung kepada jajaran pimpinan tertinggi negara, meminta Presiden untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada penyelesaian masalah dalam negeri di tengah ketidakjelasan peran wakil presiden.

“Presiden fokus saja penanganan masalah dalam negeri karena Wapresnya pun saya bingung sekarang sedang apa?” tutup Hilmi Firdausi.

Artikel terkait lainnya