Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie ‘Semprot’ Elite Politik Soal Ijazah Jokowi, Nama Prabowo Ikut Terseret!
DEMOCRAZY News
16 Juli 2026 1:09 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Di tengah hiruk-pikuk transisi kepemimpinan nasional, drama hukum yang menyangkut masa lalu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, seolah tak kunjung menemui titik henti.
Polemik dugaan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi kini bukan lagi sekadar isu liar di media sosial, melainkan sudah menjadi pertarungan sengit di ruang pengadilan yang menyita perhatian publik.
Panggung Hukum yang Memanas
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, riuh rendah proses hukum mulai terasa.
Tifauzia Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa, telah menghadapi sidang perdana.
Di hadapan majelis hakim, jaksa membedah dakwaan terkait tudingan fitnah yang ia lontarkan mengenai ijazah Jokowi.
Baca Juga
Di sisi lain, dinamika hukum turut melambat akibat manuver dari Roy Suryo.
Terdakwa lainnya ini memilih jalur praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangkanya, sebuah langkah yang membuat proses persidangan harus tertunda dan kini menjadi sorotan utama bagi para pemerhati hukum.
Jimly Asshiddiqie: “Bangsa Ini Terjebak dalam Lingkaran Setan”
Di tengah panasnya gesekan antarpihak, suara bernada prihatin datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini secara tegas mengingatkan bahwa Indonesia kini sedang tersedot ke dalam “lubang hitam” polemik yang tak berkesudahan.
Bagi Jimly, menyibukkan diri dengan kasus demi kasus yang tak habis-habisnya adalah bentuk pemborosan energi bangsa yang sangat disayangkan.
Ia melihat ruang publik kita kini sesak oleh kegaduhan politik yang tidak produktif, sementara fondasi tata kelola pemerintahan justru luput dari perhatian serius.
Sentilan Keras untuk Elite: Politik Transaksional
Jimly tak segan-segan melempar kritik tajam kepada para elite politik tanah air.
Ia menilai bahwa pola pikir yang bercokol di benak para pejabat dan politisi saat ini terlalu sempit, yakni hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, untung-rugi, dan mentalitas menang-kalah yang transaksional.
Baca Juga
Menurutnya, inilah duri dalam daging yang menghambat reformasi sistem pemerintahan kita.
“Semua pejabat-politisi berpikirnya cenderung cuma untung-rugi dan menang-kalah transaksional,” tegas Jimly pada Kamis (16/7/2026).
Harapan pada Kepemimpinan Prabowo
Lantas, siapa yang bisa memutus mata rantai ini?
Jimly memandang bahwa perubahan fundamental tidak bisa terjadi secara organik tanpa adanya ketegasan dari pucuk pimpinan.
Ia menaruh harapan besar—sekaligus tantangan—di pundak Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Jimly, penataan sistem pemerintahan secara terpadu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Namun, ia menekankan satu syarat mutlak: perbaikan itu harus dimulai dari komitmen RI-1.
Tanpa inisiatif kuat dari Presiden, perubahan sistem hanyalah mimpi di siang bolong.
Baca Juga
Akankah peringatan keras dari seorang begawan hukum ini mampu menyadarkan para elite untuk berhenti bermain “catur” dengan isu-isu sensitif, dan mulai fokus membenahi wajah pemerintahan kita? Publik menunggu langkah nyata.
Artikel terkait lainnya
