Jokowi “Diusir” dari Jawa Barat? Massa Siapkan Barikade, Safari Politik Terancam Dijegal Habis-Habisan!
DEMOCRAZY News
16 Juli 2026 12:29 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Massa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) dan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke wilayah Jawa Barat.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk meminta agar Jokowi tidak berkunjung ke Jawa Barat.
Koordinator lapangan aksi, Hari Nugraha, menyebut penolakan tersebut didasari pandangan kelompoknya terkait polemik ijazah Jokowi yang berkembang selama ini.
“Mengapa kita melakukan aksi ini? Karena kita khawatir dan kita tahu bahwa Bapak Jokowi sampai saat ini secara hukum tidak jelas. Karena ketika beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi Presiden RI tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Sehingga ini adalah membohongi rakyat, membohongi umat, membohongi bangsa,” kata Hari.
Hari menegaskan kelompoknya menolak kedatangan Jokowi beserta keluarga dan pihak-pihak yang dianggap terafiliasi ke wilayah Jawa Barat.
“Sehingga kami dari masyarakat Jawa Barat dan atas nama masyarakat Jawa Barat mewakili, bahwa kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh Bapak Jokowi beserta anak-anaknya, beserta kroni-kroninya, apalagi mereka menjadi kembali penguasa di Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga
“Tuntutannya yang jelas kami ingin bahwa Bapak Jokowi tidak boleh menginjak tanah Jawa Barat. Karena kami masyarakat tidak sudi. Jadi ini tuntutannya di mana pun Bapak Jokowi akan hadir, kami menolak. Dari ujung barat Jawa Barat sampai ujung timur Jawa Barat, kami menolak tanah Jawa Barat diinjak oleh Jokowi beserta keluarganya,” ucap Hari.
Lebih lanjut, Hari kembali menyinggung polemik ijazah Jokowi dan menilai persoalan tersebut mestinya dituntaskan secara transparan.
“Alasannya sudah jelas. Tadi Jokowi sendiri ketika jadi penguasa, menjadi pimpinan, menjadi figur publik, menjadi pimpinan publik, itu secara hukum tidak sah karena tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sudah jelas ya palsu, tidak menunjukkan kebenaran,” tegasnya.
“Dan sampai saat ini kenegarawanan Jokowi itu dipertanyakan. Mestinya ketika ada kegaduhan dari awal ketika tahun 2014 kemudian sampai sekarang, mestinya segera diredakan dengan menunjukkan ijazahnya secara legowo,” pungkasnya.
[DOC]
👇👇
Baca Juga
Artikel terkait lainnya
