Drama Ijazah Jokowi Belum Usai, Prof Jimly Bongkar Analisis Tajam dan Beri Instruksi ke Prabowo!
DEMOCRAZY News
15 Juli 2026 3:15 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait iklim politik nasional yang belakangan ini terus dijejali dengan berbagai polemik berkepanjangan.
Ia menilai, ruang publik yang semestinya menjadi tempat berdiskusi substansial justru kini tersita oleh kasus-kasus yang tidak kunjung usai, termasuk perdebatan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menurut Jimly, terjebak pada pusaran polemik semacam ini hanya akan menguras energi bangsa dan mengalihkan perhatian dari agenda yang jauh lebih krusial, yakni pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Kita selalu saja larut dalam kasus demi kasus yang tidak habis-habisnya,” ujar Jimly saat menanggapi situasi politik terkini, Rabu (15/7/2026).
Mengabaikan Prioritas Pembangunan
Prof. Jimly mengingatkan bahwa keterusan bangsa dalam perdebatan yang tidak berujung membawa dampak negatif bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Baginya, kunci utama untuk memajukan bangsa terletak pada keberanian untuk melakukan penataan sistem secara terpadu.
Tanpa perbaikan sistem yang menyeluruh, persoalan-persoalan serupa akan terus berulang.
“Padahal, kunci utama perbaikan adalah penataan sistemnya secara terpadu. Kita harus mulai mengalihkan fokus dari sekadar meributkan kasus menuju perbaikan tata kelola yang sistemik,” tegasnya.
Kritik terhadap Mentalitas Elite
Dalam analisisnya, Jimly juga menyoroti adanya hambatan fundamental yang berasal dari pola pikir para pejabat maupun pelaku politik di tanah air.
Ia menilai, para elite saat ini cenderung terjebak pada orientasi jangka pendek yang pragmatis.
“Semua pejabat dan politisi berpikirnya cenderung cuma untung-rugi dan menang-kalah secara transaksional,” imbuh Jimly.
Mentalitas yang hanya mengedepankan kalkulasi politik sesaat inilah, menurutnya, yang menjadi penghambat utama bagi terwujudnya perubahan besar yang diimpikan masyarakat.
Harapan pada Kepemimpinan RI-1
Menutup pernyataannya, Prof. Jimly menegaskan bahwa transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan tidak akan mungkin terwujud secara organik tanpa keteladanan dari pucuk kepemimpinan nasional.
Ia pun menitipkan harapan sekaligus tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sentral dalam memutus rantai politik yang tidak produktif ini.
Jimly menekankan bahwa inisiatif untuk memperbaiki sistem harus datang dari arah kebijakan yang tegas dari kursi RI-1.
“Sulit berharap akan ada perbaikan kalau tidak dimulai oleh RI-1 (Presiden Prabowo Subianto). Beliau adalah kunci untuk menggeser fokus bangsa dari politik yang gaduh menuju tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan berkualitas,” pungkasnya.
Bagaimana menurut Anda, mungkinkah kita sebagai bangsa mampu melepaskan diri dari jeratan polemik politik demi fokus pada pembangunan sistem yang lebih baik?
Artikel terkait lainnya
