

DEMOCRAZY.ID – Dunia maya tengah diramaikan oleh dokumen yang bocor terkait rencana perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo Lasmono, ke New York, Amerika Serikat.
Keikutsertaan istri dan anak dalam rombongan delegasi tersebut memicu spekulasi luas di kalangan warganet, terutama karena jadwal kunjungan yang dianggap beririsan dengan perhelatan akbar final Piala Dunia 2026.
Dokumen daftar delegasi resmi kunjungan kerja (kunker) yang beredar luas di media sosial menunjukkan bahwa Menteri PU dijadwalkan menghadiri forum High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda yang diselenggarakan oleh UN-Habitat.
Kunjungan ini rencananya berlangsung pada 13 hingga 19 Juli 2026.
Kontroversi mencuat setelah terungkap bahwa Surat Sekjen Kementerian PU Nomor: HL04/T/Sj/2026/81 mencantumkan nama istri menteri, Irma Hermawati, yang menggunakan paspor diplomatik, serta putri beliau, Aurellia Tsabitha Meidirama, yang menggunakan paspor biasa.
Kritik tajam dari netizen segera membanjir. Kecurigaan publik dipicu oleh hari terakhir kunjungan tersebut, yakni Minggu, 19 Juli 2026, yang bertepatan dengan laga final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey.
Lokasi stadion yang berdekatan dengan New York membuat spekulasi “aji mumpung” atau pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi kian santer diperbincangkan.
👇👇
TEMAN-TEMAN LIHAT INI!!
Ada anak menteri ikut bapaknya dinas ke New York.
@.Dody Hanggodo hello pak 🙃Baca JugaWNI tanya WNI…
Boleh sih begini?? Kunjungan kerja bawa anak istri??Mau tanya juga, nama anaknya masuk list SK delegasi berarti ngikut pake duit negara gitu kah?? @.KemenPU… pic.twitter.com/rcaPvXeePu
— BilBils (@bilbiils_) July 6, 2026
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan duduk perkara agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat.
Berikut poin-poin utama penjelasan pihak kementerian:
Di luar substansi perjalanan, pihak Kementerian PU kini tengah fokus pada aspek keamanan informasi internal.
Mereka saat ini sedang melakukan investigasi mendalam untuk melacak asal-usul kebocoran dokumen dinas yang seharusnya bersifat terbatas tersebut.
Pihak kementerian memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum internal jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam penyebarluasan dokumen tersebut ke ranah publik.
Hingga kini, isu ini terus menjadi perhatian masyarakat sebagai potret pentingnya transparansi dalam perjalanan dinas pejabat negara, di tengah upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan efisiensi anggaran negara.