Skandal di Balik Program MBG: Kepala BGN Nanik S. Deyang Diduga Terafiliasi dengan Dapur di Madiun dan Depok!

DEMOCRAZY.ID – Laporan investigasi mendalam Majalah Tempo edisi Juli 2026 telah menyingkap tabir gelap yang menyelimuti program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui laporan bertajuk “Korupsi Berjilid-jilid Proyek Makan Bergizi Gratis”, ditemukan indikasi kuat adanya tata kelola yang karut-marut hingga dugaan korupsi sistematis yang melibatkan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam investigasi tersebut, sorotan tajam diarahkan pada Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran skandal pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Afiliasi Elite dan Pengaturan Titik Dapur

Berdasarkan kesaksian mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), muncul inisial NSD yang merujuk pada Nanik S. Deyang.

Nanik diduga kuat melakukan intervensi langsung dalam penentuan lokasi dapur MBG.

Baca Juga

Kejayaan Runtuh! Dari 7 Bisnis Kini Sisa 1, Gurita Bisnis Udang Kaesang di Ambang Kebangkrutan

Pola yang ditemukan menunjukkan adanya “lokasi istimewa” yang dipesan khusus oleh Nanik, yakni di wilayah asalnya di Madiun serta di kawasan Depok dan Tapos, Bogor.

Lebih jauh, pengelolaan yayasan di titik-titik tersebut diduga mengalami perubahan nama secara sepihak sebanyak tiga kali tanpa melalui prosedur administrasi resmi yang seharusnya berlaku di lingkungan BGN.

Fenomena “Dapur Fiktif” di Tengah Laut

Salah satu temuan paling mengejutkan dalam laporan ini adalah keberadaan dapur SPPG fiktif—atau yang sering disebut sebagai “dapur hantu”—dalam jumlah fantastis.

Investigasi lapangan mengungkap bahwa sistem registrasi virtual account BGN sangat rentan, di mana sistem tersebut meloloskan koordinat palsu.

Baca Juga

Mulut Disumpal Sepatu hingga Dipaksa Buka Baju, Ini Pengakuan Mengerikan Branch Manager MNC Bank!

Bahkan, terdapat temuan yang cukup absurd di mana titik-titik dapur fiktif tersebut terdaftar berada di koordinat tengah laut.

Meskipun tidak ada aktivitas fisik maupun dapur nyata di lapangan, dapur-dapur hantu ini diduga tetap menyedot anggaran negara berupa insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap titik.

Dampak Sistemik dan Kerugian Negara

Akibat dari carut-marut tata kelola ini, negara terancam mengalami kerugian yang sangat masif. Berikut adalah dampak nyata dari temuan tersebut:

• Pembengkakan Dapur Liar: Tercatat ada 6.877 titik dapur yang dikategorikan sebagai dapur liar atau fiktif.
• Potensi Kerugian Negara: Estimasi kerugian negara akibat kebocoran anggaran ini mencapai angka fantastis, yakni Rp1 triliun per bulan.
• Moratorium Pendaftaran: BGN kini terpaksa mengambil langkah ekstrem dengan melakukan moratorium total terhadap pendaftaran dan pembangunan dapur baru guna menghentikan perdarahan anggaran lebih lanjut.

Proses Hukum dan Masa Depan BGN

Kasus ini kini berada di meja penegak hukum. Kejaksaan Agung terus mendalami penyidikan setelah sebelumnya berhasil menahan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Baca Juga

Komisi Informasi Geledah Arsip Pemkot Solo, Dokumen Ijazah Jokowi Dinyatakan Hilang!

Meski Nanik S. Deyang dilaporkan telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dalih koordinasi pencegahan, posisinya saat ini dikabarkan kian terdesak.

Kesaksian dari para mantan pimpinan BGN lainnya membuat posisi Nanik kini ikut dibidik oleh tim penyidik, menandakan bahwa proses hukum terhadap skandal ini baru saja dimulai.