

DEMOCRAZY.ID – Peneliti senior Ikrar Nusa Bhakti menilai Presiden Prabowo Subianto enggan memenuhi keinginan mantan Presiden Joko Widodo agar tetap berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2029 mendatang.
Penilaian itu disampaikan Ikrar lewat kanal YouTube pribadinya yang diunggah Jumat (3/7/2026).
Menurut Ikrar, tawaran tersebut datang seiring rangkaian kunjungan politik Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung, yang dinilainya sebagai upaya menjaga basis dukungan sekaligus mengamankan posisi Gibran ke depan.
Ia menyebut Jokowi juga mendorong putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar partai tersebut menjadi kendaraan politik keluarga di masa depan.
Ikrar menduga Prabowo menolak tawaran itu karena mempertimbangkan risiko politik jika kembali menggandeng Gibran.
Ia berpendapat, jika pasangan Prabowo-Gibran kembali terpilih pada 2029, hal itu sama saja dengan membuka jalan bagi putra Jokowi untuk kelak menduduki kursi presiden, mengingat masih banyak pertanyaan publik yang belum tuntas seputar riwayat pendidikan Gibran maupun proses hukum yang meloloskannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu, termasuk peran pamannya yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ikrar juga menyoroti kekhawatiran lain: apabila terjadi sesuatu pada Prabowo di tengah masa jabatan 2029–2034, Gibran otomatis akan naik menjadi presiden.
“Siapa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia?” ujar Ikrar, mempertanyakan skenario tersebut.
Menurutnya, kekhawatiran inilah yang turut menjadi pertimbangan Prabowo untuk tidak mengulang duet dengan Gibran, di tengah sorotan publik terhadap sumber kekayaan Gibran serta bisnis keluarga Jokowi, termasuk yang melibatkan putri Jokowi.
Lebih jauh, Ikrar menilai penolakan Prabowo juga berkaitan dengan upaya membendung apa yang ia sebut sebagai keinginan Jokowi memperpanjang pengaruh “dinasti Joko Widodo” di Indonesia.
Ia menegaskan, “Prabowo juga masih punya akal sehat,” sehingga tidak ingin negara dipimpin oleh anak Jokowi.
Ikrar turut menyebut sejumlah kasus dugaan korupsi yang menurutnya masih perlu didalami oleh Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari alasan mengapa publik perlu mencermati arah koalisi Prabowo-Gibran ke depan.
Di akhir pemaparannya, Ikrar mengajak publik untuk turut menilai apakah pencalonan kembali Gibran sebagai wakil presiden pada 2029 dapat diterima, mengingat hal itu, menurutnya, berpotensi memperkuat cengkeraman dinasti Jokowi dalam politik nasional.
“Berikan pendapat Anda,” pungkas Ikrar mengakhiri video tersebut.
Sumber: JakartaSatu