Festival Sakral Disusupi Agenda Politik, Warga Adat Lampung Ngamuk Hingga Bikin Jokowi Batal Datang!

DEMOCRAZY.ID – Masyarakat adat Sekappung Limo Migo di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, menolak apabila kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dimanfaatkan untuk kepentingan politik, termasuk agenda yang dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Panitia Festival Budaya Sekappung Limo Migo menegaskan prosesi adat merupakan kegiatan sakral yang tidak boleh dicampur dengan aktivitas politik. Karena itu, apabila Jokowi hendak menghadiri festival, kehadirannya diminta dilakukan setelah seluruh rangkaian prosesi adat selesai.

Ketua Pelaksana Festival Budaya Sekappung Limo Migo, Ibrahim Restusaka, mengatakan panitia tidak melarang Jokowi datang.

Namun, ia meminta agar kunjungan dilakukan setelah pukul 11.00 WIB atau usai prosesi adat berakhir.

“Kami tidak mau acara sakral adat budaya Sekappung Limo disusupi agenda politik. Boleh hadir asalkan acara sakral sudah selesai, di atas pukul 11.00,” kata Ibrahim saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (28/6/2026).

Menurut Ibrahim, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kemurnian nilai budaya dan adat yang selama ini dijunjung masyarakat.

Di tengah polemik tersebut, Jokowi akhirnya batal mengunjungi Pugung Raharjo. Padahal, dalam agenda semula, Presiden ke-7 RI itu dijadwalkan mengikuti kirab budaya sekaligus menyapa masyarakat di kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo.

Pembatalan itu membuat ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi mengaku kecewa.

Sejumlah warga bahkan menolak menerima paket sembako yang sedianya dibagikan dalam rangkaian kunjungan tersebut.

Selain itu, spanduk bergambar Jokowi yang terpasang di kawasan Taman Purbakala turut dicopot.

Panitia yang telah mempersiapkan acara selama hampir satu bulan juga melepas tanda pengenal kepanitiaan dan membuangnya ke tanah sebagai bentuk kekecewaan atas batalnya kunjungan tersebut.

Tokoh Adat Pugung Raharjo, Ahmad Kausar p.n. Pagar Alam, mengatakan seluruh persiapan kunjungan Jokowi telah dilakukan sesuai arahan tim dari Jakarta.

“Kami telah mempersiapkan acara ini satu demi satu tahapan sesuai standar dan SOP yang diberikan oleh tim Bapak Jokowi dari pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat lebih menginginkan kehadiran Jokowi secara langsung dibandingkan menerima bantuan sembako.

“Warga tidak mau sembako. Yang mereka inginkan Bapak Jokowi hadir di tengah-tengah kami,” katanya.

Menurut Ahmad, sempat terjadi ketegangan ketika perwakilan rombongan menyampaikan pembatalan kunjungan tanpa menjelaskan alasan yang jelas kepada masyarakat.

Situasi baru kembali kondusif setelah para tokoh adat memberikan penjelasan kepada warga.

Sementara itu, berdasarkan agenda kunjungan hari ketiga di Lampung, Jokowi akhirnya hanya menghadiri sejumlah kegiatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Ia dijadwalkan bertemu pelaku UMKM, membagikan paket sembako di kawasan Pasar Kota Gajah, serta bersilaturahmi dengan para kiai dan santri di sebuah pondok pesantren di Lempuyang, Bandar Jaya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Jokowi maupun tim pendamping mengenai alasan pembatalan kunjungan ke Pugung Raharjo maupun terkait permintaan panitia agar kehadirannya dilakukan setelah prosesi adat selesai.

Sempat Ditolak Emak-emak

Sebelumnya, di lokasi lain, aparat kepolisian mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Aksi yang didominasi oleh peserta dari kalangan emak-emak tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung.

Selain itu, massa juga menyinggung kembali polemik mengenai ijazah Jokowi yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah daerah.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Bandar Lampung mengerahkan 206 personel yang diperkuat bantuan dari Polda Lampung.

Pengamanan tambahan terdiri atas dua SSK Brimob, dua SSK Direktorat Samapta, serta satu peleton Polisi Wanita (Polwan) negosiator yang disiapkan untuk mengedepankan pendekatan persuasif selama aksi berlangsung.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan seluruh personel telah ditempatkan di sejumlah titik strategis guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman dan tertib.

“Sebanyak 206 personel Polresta Bandar Lampung kami kerahkan, dibantu dua SSK Brimob, dua SSK Dit Samapta, dan satu peleton Polwan negosiator dari Polda Lampung untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat di muka umum,” kata Agustina, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, aparat mengedepankan pengamanan humanis sekaligus memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi sesuai aturan yang berlaku.

Agustina juga mengimbau peserta aksi agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi dari FSML agar menyampaikan pendapat dengan tertib, damai, dan mematuhi aturan yang berlaku. Hindari tindakan provokatif maupun anarkis, hormati hak pengguna jalan dan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan petugas akan memberikan pengamanan maksimal agar demonstrasi dapat berlangsung secara kondusif.

“Petugas akan memberikan pengamanan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan, massa aksi datang menggunakan satu unit mobil komando dan tiga unit bus.

Mereka berkumpul di kawasan Tugu Adipura sebelum menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.

Sumber: Tribun

Artikel terkait lainnya