GILA! BEM UI Cuma Minta 5, Jubir Presiden Malah Lapor Ke Prabowo Ada 20 Tuntutan, Ada Apa?

DEMOCRAZY.ID – Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam dinamika hubungan antara gerakan mahasiswa dan Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto diduga mendapatkan pasokan informasi keliru dan laporan palsu dari juru bicaranya sendiri terkait aksi demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Hal ini terungkap dalam sebuah dialog interaktif di Kompas TV yang menghadirkan Koordinator Sospol BEM UI, Hafiz Haernanda, serta Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (BAKOM RI), Hariqo Wibawa.

Dalam diskusi tersebut, Hafiz Haernanda membongkar adanya perbedaan fatal antara realita di lapangan dengan laporan yang diterima oleh Presiden Prabowo.

Hafiz menegaskan bahwa aksi massa yang digelar BEM UI sebenarnya hanya membawa 5 poin tuntutan resmi.

Namun ironisnya, laporan yang masuk ke meja Presiden Prabowo justru membengkak secara drastis menjadi 20 tuntutan.

Fitnah Penutupan ‘Sekolah Rakyat’

Lebih gila lagi, dari 20 poin laporan palsu tersebut, terselip satu poin kontroversial yang menyebutkan bahwa mahasiswa menuntut penutupan “Sekolah Rakyat”.

Laporan ini diduga sengaja ditiupkan untuk memicu kemarahan presiden dan membentuk opini bahwa gerakan mahasiswa bertindak tidak rasional.

“Padahal dari 5 tuntutan resmi yang kami (BEM UI) layangkan, sama sekali tidak ada pembahasan atau poin mengenai penutupan Sekolah Rakyat. Ini jelas fitnah dan laporan palsu,” ujar pihak yang menyoroti kasus tersebut.

Kejadian ini langsung memicu reaksi keras di kalangan publik dan netizen.

Banyak pihak menilai bahwa sikap “keras kepala” atau ketegasan Presiden Prabowo dalam merespons aksi mahasiswa selama ini terjadi karena sang presiden disuapi informasi yang salah oleh lingkaran dalamnya sendiri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Komunikasi Pemerintah RI (BAKOM RI) melalui Hariqo Wibawa masih terus dicecar publik terkait akurasi sistem penyaringan informasi dan laporan yang disampaikan kepada Kepala Negara.

Publik mendesak agar juru bicara atau oknum yang terbukti memberikan laporan palsu dan memfitnah gerakan mahasiswa segera ditindak tegas karena dianggap merusak iklim demokrasi dan mengelabui Presiden.

[VIDEO]

Artikel terkait lainnya