

DEMOCRAZY.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menangkap makna berbeda di balik pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengajak masyarakat mengawal pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Menurut Djarot, pernyataan tersebut tidak sekadar berbicara soal kesinambungan pemerintahan, melainkan menyimpan skenario politik jangka panjang untuk Gibran.
“Kalau saya melihat justru mungkin Pak Jokowi berjuang untuk mempersiapkan Gibran sebagai the next president. Dia keliling ke mana-mana,” kata Djarot, Senin (22/6/2026).
Djarot menilai intensitas kunjungan politik Jokowi ke berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikasi adanya upaya konsolidasi kekuatan.
Aktivitas tersebut, menurutnya, lebih mengarah pada penguatan posisi Gibran di kancah nasional dibanding sekadar dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Ia juga kembali menyinggung polemik pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 yang dinilai bermasalah secara konstitusional.
Djarot menegaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wakil presiden merupakan pelanggaran terhadap prinsip konstitusi.
“Meskipun kita tahu bahwa Gibran itu terpilih karena melanggar konstitusi. Sehingga banyak orang menyebut bahwa pelanggaran konstitusi ini, Gibran sebenarnya tidak sah sebagai wakil presiden berdasarkan Putusan MK 90. Itu kan jelas melanggar konstitusi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap PDIP yang hingga kini tetap kritis terhadap proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi wakil presiden.
Sejak awal, partai tersebut menilai Putusan MK Nomor 90 sebagai preseden buruk bagi demokrasi karena dianggap menabrak prinsip netralitas lembaga peradilan konstitusi.
Lebih jauh, Djarot juga menyinggung potensi munculnya dinasti politik baru di tingkat nasional.
Ia melihat adanya kecenderungan kekuasaan tidak lagi semata bertumpu pada figur presiden terpilih, tetapi mengarah pada proses regenerasi yang berpusat pada keluarga mantan presiden.
Meski demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini masih akan berjalan hingga 2029.
Wacana dua periode maupun peluang Gibran maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang dinilai masih akan menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang.
Bagi Djarot, seruan Jokowi tersebut membuka ruang tafsir yang lebih luas.
Di satu sisi, ajakan itu terdengar sebagai dukungan terhadap stabilitas pemerintahan, namun di sisi lain juga dinilai sebagai bagian dari upaya membangun legitimasi politik bagi Gibran sebagai figur penerus di masa depan.