‘Saat Negara Dikelola Lewat Pidato, Bukan Dialog’

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menyoroti pola tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berjalan tanpa partisipasi publik dan cenderung diputuskan secara sepihak melalui pidato di podium.

Hal ini disampaikan Rangkuti dalam wawancara bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad lewat kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, yang diunggah Sabtu (20/6/2026).

Ray, yang juga aktivis 98, mengatakan gelombang aksi mahasiswa yang kembali muncul belakangan ini bukan hal mengejutkan.

Menurutnya, masyarakat Indonesia bukan masyarakat pelupa, melainkan masyarakat yang menumpuk begitu banyak persoalan tanpa penyelesaian, hingga akhirnya meluap seperti yang terjadi pada peristiwa Agustus 2025.

“Republik ini dikelola melalui manajemen podium,” ujarnya, merujuk pada kebijakan-kebijakan besar, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga revisi UU Kepolisian, yang menurutnya disampaikan lewat pidato tanpa proses dialog atau evaluasi publik yang memadai.

Baca Juga

Terungkap! Ini 2 PLTU ‘Biang Kerok’ Listrik Padam Bergilir di Berbagai Wilayah

Ia menyoroti pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian yang dinilai sangat terburu-buru, mengabaikan masukan tim reformasi kepolisian maupun pemerintah sendiri yang baru diserahkan beberapa hari sebelum disahkan.

Ia membandingkannya dengan nasib Undang-Undang Perampasan Aset yang tak jelas kelanjutannya, meski mendapat dukungan publik luas.

Pola serupa, kata Rangkuti, juga terjadi pada proses paripurna yang menurutnya tidak melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebagaimana mestinya.

Ray menilai respons pemerintah terhadap kritik publik justru cenderung represif: mulai dari pembubaran acara, pelaporan ke polisi, hingga kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh seperti komika Pandji yang pernah dilaporkan setelah materi stand-up komedinya mengkritik pemerintah, akademisi Profesor Saiful Mujani dalam acara halal bihalal bertema “sebelum pengamat ditertibkan”, aktivis Ferry, hingga sutradara film Pesta Babi yang turut dilaporkan ke polisi.

Baca Juga

Analogi Kontroversial Nusron Wahid: Sebut Seskab Teddy Layaknya Sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib!

“Padahal itu semua alarm. Gejala ketidakpuasan publik sudah tinggi, tapi caranya dihadapi masih pakai pola tahun 70-an, 80-an, 90-an,” kata Ray, menambahkan bahwa masyarakat hari ini adalah generasi media sosial yang jauh berbeda karakternya dari era Orde Baru.

Ia juga menyoroti acara dialog di UGM yang melibatkan dua tokoh dekat pemerintah, Budiman Sudjatmiko dan Nusron Wahid, yang menurutnya bukan dialog melainkan sosialisasi sepihak karena tidak melibatkan narasumber dengan perspektif berbeda dan justru berujung kericuhan dengan mahasiswa.

Ray juga menyoroti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan tanpa dialog dengan pemerintah daerah, sementara program-program unggulan seperti MBG dan koperasi desa langsung dikendalikan dari pusat tanpa melibatkan kepala daerah.

Akibatnya, kepala daerah menanggung dampak sosial, seperti kasus keracunan MBG, tanpa mendapat keuntungan politik maupun ekonomi dari program tersebut.

Baca Juga

KABAR DUKA! Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal Saat Ikut Latihan Militer, Siapa Tanggung Jawab?

Ia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk soal siapa pemilik unit-unit tersebut dan keterlibatan TNI, polisi, maupun anggota partai di dalamnya, yang menurutnya tidak pernah dibuka secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepada sesama aktivis 98 yang kini berada di lingkar kekuasaan, Rangkuti menyampaikan kritik tajam: jangan membungkus motif berkuasa dengan argumen ideologis seperti sosialisme, sementara para pemimpin koalisi pendukung pemerintah sendiri adalah pemilik lahan dalam skala besar.

“Kalau mau berkuasa, katakan saja terus terang. Jangan memaksakan orang untuk memahami Anda, tapi pahami mengapa orang kecewa,” ujarnya.

Rangkuti menutup dengan peringatan bahwa pola gerakan mahasiswa generasi sekarang sulit diprediksi dan dapat meletup kapan saja melalui ruang digital, sehingga keberlanjutan gejolak sosial sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons, apakah dengan represi ala Orde Baru atau dengan membuka ruang dialog yang sesungguhnya.

Baca Juga

Era Militerisme? 1.047 Pembela HAM Jadi Korban, Demokrasi di Bawah Prabowo-Gibran Terancam!

Sumber: JakartaSatu