Sinyal Bahaya Demokrasi! Institute Marhaenisme 27 Ungkap ‘Gurita’ Militerisme Yang Mengguncang Era Prabowo
DEMOCRAZY News
19 Juni 2026 5:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Bayang-bayang kelam era otoritarianisme dan militerisasi dinilai kembali menghantui masa depan demokrasi Indonesia.
Institute Marhaenisme 27 secara lantang meniup peluit tanda bahaya terhadap arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap kian menjauh dari rel konstitusi dan mencederai amanah Reformasi 1998.
Direktur Eksekutif Institute Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se atau yang akrab disapa Dendy, menegaskan bahwa gejala penumpukan kekuasaan dengan pendekatan represif ini merupakan pola berkelanjutan.
Praktek yang dinilai mulai mengakar sejak era Presiden Jokowi, kini dianggap semakin mengkhawatirkan di bawah kendali penerusnya.
Dendy tidak menuturkan keheranannya atas kembalinya gaya kepemimpinan yang kental dengan nuansa pendekatan keamanan domestik tersebut.
“Kita sebenarnya sudah tidak heran melihat gejala otoritarianisme dan militerisasi ini karena yang memimpin sekarang kan menantunya Soeharto,” ujar Dendy dengan tajam kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Dendy, jika romantisme politik otoriter era mertua Prabowo itu dihidupkan kembali, hukum di Indonesia terancam tidak lagi menjadi panglima.
Sebaliknya, hukum hanya akan dijadikan instrumen penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam suara kritis rakyat.
Menggurita di Sektor Sipil: Dari Bansos hingga Ketahanan Pangan
Institute Marhaenisme 27 membeberkan sejumlah indikator nyata mengenai menguatnya militerisme di era kabinet saat ini.
Mulai dari pola indoktrinasi dan retret kabinet model militer, penempatan perwira di pos sipil, hingga pergeseran lensa kebijakan publik ke arah keamanan nasional (national security).
Ironisnya, penyelesaian masalah sipil seperti ketahanan pangan, transisi energi, hingga distribusi bantuan sosial kini kerap melibatkan komando teritorial TNI di lapangan seperti Babinsa, alih-alih memperkuat institusi sipil.
“Koperasi Merah Putih, terus 3000 rumah, ini kan program populisnya Prabowo sama MBG (Makan Bergizi Gratis). Nah, ini banyak keterlibatan TNI di dalamnya,” ungkap Dendy.
“Beberapa program lain juga banyak eksekutornya tentara. Misalnya kalau Agrinas itu komisaris utamanya purnawirawan bintang tiga dan kita tahu Agrinas ini sangat sentral perannya,” sambungnya memaparkan gurita keterlibatan militer.
Ikhtiar Terakhir: Mengorganisir Perlawanan Rakyat
Dendy mencermati adanya indikasi kuat bahwa rezim saat ini bukan mereduksi, melainkan memperlebar ruang bagi infiltrasi budaya komando dalam ruang publik dan birokrasi pemerintahan.
Menghadapi tembok besar kekuasaan ini, Institute Marhaenisme 27 menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah konkret bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan sipil.
“Ya enggak ada cara lain. Kita akan tetap melawan agar Indonesia tetap di rel konstitusi. Mau enggak mau, kita tetap harus berhimpun, bergerak terus mengorganisir rakyat,” pungkas Dendy menyuarakan perlawanan.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
