Langkah Tak Lazim Gibran: Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua dan NTT, Benarkah Ada Misi Politik?
DEMOCRAZY News
18 Juni 2026 2:20 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerja maraton ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur dengan cara yang berbeda.
Dalam lawatan yang berlangsung pada 18-21 Juni 2026 itu, Gibran mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut menyaksikan langsung pelaksanaan program-program pemerintah di daerah.
Kelima mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).
Mereka berangkat bersama Wapres menggunakan pesawat yang sama dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6) pagi.
“Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa, kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua,” ujar Gibran sebelum keberangkatan.
Baca Juga
Kunjungan kerja kali ini mencakup sejumlah wilayah strategis di Indonesia Timur, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Menurut Gibran, keikutsertaan mahasiswa bukan sekadar simbolis.
Pemerintah ingin membuka ruang dialog yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan kepada kalangan akademisi untuk melihat langsung implementasi berbagai program nasional di lapangan.
Ia pun mengapresiasi mahasiswa yang selama ini aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara damai dan konstruktif.
Bagi Gibran, suara mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan negara.
“Pemerintah akan terus melakukan pembenahan tata kelola program-program strategis agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian pemerintah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Gibran menegaskan pengawasan terhadap kedua program tersebut akan terus diperkuat agar penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Baca Juga
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Selama berada di Kabupaten Ende, NTT, Wapres dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Kunjungan ini juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan Gibran dengan kelompok mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
Dalam audiensi yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Gibran menerima dan berdialog dengan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
Baca Juga
Berbagai isu nasional menjadi topik pembahasan, mulai dari Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, sektor pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan kawasan tertinggal.
Pada kesempatan itu, Gibran mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama melakukan perbaikan.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Baca Juga
Gibran juga menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik.
Sebaliknya, masukan yang disampaikan secara tertib dan berbasis data justru menjadi bahan penting dalam proses pengambilan kebijakan.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujarnya.
Seluruh aspirasi yang diterima dari mahasiswa, lanjut Gibran, akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada para pemangku kepentingan terkait untuk ditindaklanjuti.
Dengan demikian, dialog antara pemerintah dan kalangan kampus tidak berhenti di ruang audiensi, melainkan berlanjut hingga tahap implementasi kebijakan di lapangan.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
