Bogor Geger! Setahun Sengketa Lahan Buntu, Kades “Buang Muka” dari Prabowo dan Pilih Ngadu ke Jokowi
DEMOCRAZY News
12 Mei 2026 6:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Lebih dari setahun berjuang tanpa hasil, Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Budiyanto, akhirnya mendatangi langsung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Ia mengadukan sengketa lahan atau tanah desa yang diklaim masuk kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan melalui surat keputusan tahun 2014.
Sebelumnya, desa tersebut diisukan jadi jaminan utang bank dan dilelang setelah muncul pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa 16 September 2025.
“Iya itu hari Jumat kemarin kita ke sana (ngadu ke Pak Jokowi). Beliau welcome, terbuka. Kita sempat bincang-bincang. Beliau nanya dari mana, saya bilang dari Bogor, saya kebetulan Kades Sukawangi,” ungkap Budi sewaktu dihubungi, Senin (11/5/2026).
Budiyanto tidak sendirian. Ia datang bersama Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Ketua BPD, perwakilan RT dan RW, serta tokoh masyarakat setempat.
Pertemuan berlangsung sekitar 10 menit di sela banyaknya tamu yang, menurut Budiyanto, terus berdatangan dari berbagai daerah.
Dalam percakapan 10 menit itu, Jokowi akan membantu menyelesaikan sengketa tersebut.
“Beliau tanya ada apa, lalu saya sampaikan bahwa desa kami sudah ada sejak puluhan tahun. Nah tahun 2014, di zaman Bapak jadi Presiden, satu desa kami ini masuk kawasan hutan semua, Pak, begitu SK-nya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, sengketa lahan tersebut membuat sekitar 14.000 warga kini hidup dalam ketidakpastian hukum atau serba sulit selama lebih dari satu tahun terakhir.
“Saya sampaikan ke Beliau bahwa ini sudah ada desa kami duluan. 14.000 warga masyarakat kami sekarang serba salah,” tuturnya.
“Beliau bilang, Ya sudah, kalau begitu saya bantu monitor ke Menhut-nya,” ucap Budiyanto menirukan pesan Jokowi.
Sebelum ke Solo, Budiyanto mengaku sudah menempuh hampir semua jalur yang tersedia, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kementerian, dan DPR RI sudah ia datangi selama satu tahun terakhir.
Ia juga sudah menemui pihak Menhut pada November 2025.
Namun, tak satu pun menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
Karena itu, ia memilih mendatangi Jokowi karena SK yang menjadi akar masalah terbit tepat di era kepresidenannya.
Ia juga berharap Jokowi dapat mendorong pihak terkait agar segera bergerak menangani kasus ini.
Budiyanto memilih mendatangi Jokowi, bukan langsung melapor ke Presiden Prabowo Subianto karena alasan SK tersebut sudah sesuai jalur.
Menurutnya, SK yang menjadi pangkal masalah terbit pada 2014 atau tepat pada tahun pertama pemerintahan Jokowi.
Ia ingin meminta penjelasan sekaligus petunjuk langsung dari presiden yang menjabat saat keputusan itu dikeluarkan.
“Satu, silaturahmi. Kedua, menanyakan (SK) ini kan zamannya Bapak jadi presiden, jadi kita mohon petunjuk,” kata dia.
Budiyanto menyampaikan bahwa saat itu Jokowi merespons dan berjanji membantu memonitor ke Menhut.
Setelah pertemuan itu, komunikasi mulai terbuka.
Budiyanto mengaku sudah menjalin kontak dengan tim Menteri Kehutanan dan ajudan presiden.
Kasus Sukawangi disebut telah masuk daftar prioritas yang akan segera ditindaklanjuti.
“Kalau tanggapan langsung dari Pak Jokowi kemarin intinya, kasihan warganya. Terus, temuin lagi Pak Menhut-nya, nanti saya bantu mantau. Kata pak Jokowi begitu,” kata dia.
“Kemarin malam sudah kontak-kontakan sama orangnya Pak Menteri, sama ajudannya Pak Presiden juga. Intinya ini diprioritaskan untuk Sukawangi segera diselesaikan,” ucap Budiyanto.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
