Skandal Lingkaran Dalam! Kedekatan Prabowo dan Teddy Dinilai Tak Biasa, Isu Jenderal ‘Terusik’ Kian Mencuat
DEMOCRAZY News
5 Mei 2026 2:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Letkol Teddy dinilai tak biasa dan membuat gerah para jenderal di tubuh TNI.
Berbicara dalam Podcast Forum Keadilan TV, Pengamat Intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra menilai hubungan keduanya tidak bersifat biasa dan disebut berpotensi memunculkan persoalan dalam tubuh TNI.
Ia bahkan menyebut sejumlah kalangan perwira merasa terganggu, terutama terkait dugaan terganggunya pola merit system dan alur komando di lingkungan militer.
Host bertanya apakah menurut Pak Sri kehadiran Letkol Teddy terkait dengan “deep state”?
“Iya, jelas. Kalau melihat situasinya seperti ini, keresahan itu tidak hanya datang dari satu kelompok, tetapi dari berbagai pihak. Misalnya kabinet Merah Putih yang dibangun oleh Prabowo sendiri juga memandang bahwa komunikasi dengan presiden menjadi sesuatu yang mahal, karena harus berhadapan dengan Teddy lebih dulu,” ucapnya dalam podcast.
Baca Juga
Sri Radjasa melihat kedekatan Prabowo dan Teddy bukan kedekatan biasa.
“Persoalan Teddy ini bukan sekadar persoalan kedekatan, tapi sudah menjadi persoalan negara. Keberadaannya memengaruhi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini berjalan berdasarkan konstitusi,” jelasnya.
Ia menambahkan kita lihat bagaimana Teddy bisa berada di posisi itu.
Banyak konstitusi dan aturan yang dilanggar.
Baca Juga
Kondisi di dalam kabinet seperti itu, kata Sri Radjasa, sudah semakin mengusik suasana di kalangan para jenderal TNI.
“Jelas. Seperti kasus kemarin, ketika Panglima Kopassus diperintahkan menghadap Presiden, tetapi terjadi insiden: Panglima TNI—seorang jenderal—harus menunggu di luar. Padahal dia tahu dirinya dipanggil, tetapi karena ada Teddy, akhirnya harus menunggu di ruang tunggu,” ucapnya.
Menurutnya, ini menjadi problem besar, dan dampaknya sangat luas. Itu bukan insiden pertama.
“Ada beberapa perwira tinggi TNI yang diperlakukan seperti itu. Akibatnya, upaya Presiden memanggil petinggi TNI tidak terlaksana karena perilaku Teddy. Hal ini tidak hanya terjadi di Istana, tetapi juga di Kertanegara,” katanya.
Ia menyoroti peran Teddy sebagai Gate Keeper yang berlebihan bisa merusak merit system karena didorong oleh ego.
“Kita juga tidak tahu kenapa Teddy bisa seperti itu, seakan-akan keputusannya sama dengan keputusan presiden, padahal belum tentu,” katanya.
Lalu host bertanya kembali apa dampaknya terhadap hierarki TNI dengan kehadiran Teddy sebagai orang kepercayaan presiden?
“Jelas merusak. Ketika Teddy diangkat sebagai Seskab saja, itu sudah merusak sistem hierarki dan kepangkatan di TNI. Saat itu dia masih mayor, tetapi mendapatkan posisi yang seharusnya tidak sesuai dengan sistem yang ada. Kita bisa bandingkan dengan kasus Benny Moerdani dulu, ketika diminta menjadi komandan pengawal istana, dia menolak karena merasa belum pantas. Atau ajudan Presiden Soekarno, Bambang Wijanarko, yang menolak kenaikan pangkat karena belum memenuhi syarat pendidikan. Itulah sikap perwira yang menghargai merit system dan etika dalam hierarki militer. Sementara dalam kasus Teddy, bukan hanya merusak sistem kepangkatan, tetapi juga menabrak etika militer,” jelasnya.
Sikap Teddy sudah membuat para petinggi TNI merasa tidak nyaman.
“Jika sikap seperti kemarin terjadi lagi—misalnya ketika Panglima Kopassus diperintahkan menghadap Presiden tetapi dihalangi—itu menimbulkan keresahan. Bagaimana jika ada hal yang mendesak dan harus segera disampaikan kepada Presiden sebagai panglima tertinggi, tetapi harus melalui Teddy terlebih dahulu? Sementara sikap Teddy lebih mengedepankan ego pribadi daripada kepentingan presiden dan TNI. Ini jelas rawan,” katanya.
Jika ini tidak dibenahi, kata dia, presiden bisa berhadapan dengan lingkungan internalnya sendiri dalam menjalankan kekuasaan.
Ini rawan dan akan menimbulkan banyak kekecewaan.
“Jika kondisi seperti ini dipertahankan, keretakan kekuasaan dari dalam akan semakin besar. Bahkan jika suatu saat kekuasaan itu runtuh, bukan karena tekanan oposisi, tetapi karena Presiden tidak mampu mengelola kontrol terhadap lingkungannya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan ada juga potensi kekuatan lain yang bermain dari dalam, seperti “Geng Solo”, yang melakukan pembatasan kekuasaan Presiden dengan cara-cara seperti ini.
“Saya melihat ini lebih sebagai bentuk kelalaian. Teddy diberi kewenangan besar, tetapi belum memiliki pengalaman dan kedewasaan yang cukup dalam menjalankan tugas. Akibatnya, banyak keputusan diambil berdasarkan ego pribadi atau keinginan untuk tidak tersaingi. Dia cenderung menghindari pihak-pihak yang berpotensi mendapat simpati Presiden,” ujarnya.
Pertama, terjadi hambatan komunikasi internal kabinet.
“Para menteri yang seharusnya bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden harus melalui Teddy. Padahal tidak semua hal perlu diketahui oleh seorang gatekeeper seperti sekretaris kabinet,” kata Sri Radjasa.
Kedua, lanjutnya, dari sisi komunikasi publik, sering terjadi kesalahan penyampaian yang berdampak pada citra Presiden, seolah-olah tidak memiliki empati terhadap persoalan publik.
“Dalam sistem presidensial, semua tergantung Presiden. Jika Presiden memberikan kewenangan berlebihan, maka ia juga membiarkan potensi keretakan kekuasaan dari dalam. Teddy juga tampak memiliki ambisi tersendiri. Dampaknya sudah terlihat: muncul kecemburuan antar institusi negara dan ketidaknyamanan di berbagai pihak,” jelasnya.
Pada akhirnya, lanjutnya, ini akan kembali pada integritas Presiden.
Baca Juga
Bukan Teddy yang akan disalahkan, tetapi Presiden yang dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap orang kepercayaannya.
“Saat ini juga terlihat peran Mensesneg tidak terlalu menonjol, sementara peran Seskab justru lebih dominan dalam berbagai kebijakan negara,” tuturnya.
Sumber: Disway
Artikel terkait lainnya
