GEGER! 7 Poin ‘Salah Fatal’ MBG Diungkap Ketua SCWI: Desak Penghentian Segera Demi Evaluasi Nyata

DEMOCRAZY.ID – Hari Cipto Wiyono, SH, Direktur Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) mendesak pemerintah menghentikan program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Menurutnya program kebanggaan Presiden Prabowo ini berbahaya. Menguras APBN dan membangun Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

“Alih-alih mengatasi gizi anak, program MBG jelas menguras duit APBN. Ratusan triliun duit rakyat dipakai bancaan. Sudah begitu, prakteknya di lapangan sarat dengan bau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme red), anak-anak kita banyak yang trauma keracunan. Apa yang dibanggakan dari MBG?” tanya Hari Cipto Wiyono, SH, Minggu (3/5/26).

Dalam catatan SCWI, katanya, ada 7 kesalahan fatal MBG.

Pertama, program ini sangat tidak terarah. Tadinya untuk menambah gizi anak didik, mengatasi stunting, faktanya menjadi bancaan. Berapa korban proyek MBG.

Kedua, proyek ini menyedot duit yang tidak sedikit. Dalam fase perencanaan, angkanya sekitar Rp335 triliun. Setelah muncul kritik direvisi menjadi sekitar Rp268 triliun. Dari berbagai macam program strategis, MBG menjadi penyedot raksasa anggaran,” katanya.

Ketiga, proyek ini menjadi rebutan para penguasa dan pengusaha kaya. Investigasi media bahkan ICW (Indonesia Corruption Watch) menemukan 27 yayasan terafiliasi dengan partai politik, 18 dengan pebisnis atau swasta, 12 dengan birokrasi, dan 9 dengan kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye pemilihan presiden. Ini duit rakyat,” tegasnya.

Keempat, masih menurut Cipto, proyek yang disebut MBG itu sama sekali tidak mendengar masukan guru dan wali murid.

Kelima, mereka yang dipercaya mengatur gizi murid, ternyata tidak berlatar ahli gizi.

“Saya heran, menurut Tiyo, Dadan (Kepala BGN Dadan Hindayana) itu ahli serangga. Ini bukan tupoksinya,” tegas Hari.

Keenam, katanya, di dunia ini, hanya MBG (Indonesia) yang menyerap sekitar 7 persen anggaran negara (APBN), padahal negara lain umumnya berada di bawah 1 persen, bahkan banyak yang tidak mencapai 0,5 persen.

“Dari sini jelas, pemerintah gagal menyusun skala prioritasnya. Akibatnya, MBG menjadi salah satu belanja terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia,” tambahnya.

Menurut Hari dalam analisis Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Bank Dunia (World Bank), makan untuk siswa di sekolah di sejumlah negara umumnya berada di kisaran 0,1 hingga 0,5 persen anggaran pemerintah.

Bahkan di India, yang cakupan program terbesar dunia dengan 118 juta anak yang diberi makan, angkanya tetap di bawah 1 persen. Brasil, China, dan Jepang jauh lebih kecil lagi.

“Ini jelas mengikis anggaran lain. Yang ironis, MBG menyerap anggaran pendidikan. Secara konstitusional, Indonesia wajib mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, sekitar Rp757,8 triliun pada 2026. Namun, sebagian dari dana ini ikut digunakan membiayai MBG. Ini masih saja dikatakan tidak memakai dana pendidikan. Kalau tidak, dana apa? Tidak sedikit duit Rp268 triliun,” katanya.

Ketujuh, makanan MBG ternyata tidak mengundang selera anak-anak.

“Ini logika konyol. Tidak heran kalau kemudian duit MBG untuk beli kaos kaki, pengadaan logistik dan operasional, termasuk membeli puluhan ribu sepeda motor, konsultan, dan lain-lain yang nilainya triliunan. Mbok ya ngaca ke negara lain. Dengan anggaran sebesar Rp 268 triliun, risiko yang dihadapi tidak kecil, maka, kami mendesak untuk segara dihentikan dan cepat evaluasi,” pungkasnya.

Sumber: Duta

Artikel terkait lainnya