Keras Deddy Sitorus PDIP DPR Ngamuk ‘Semprot’ Wamendagri Bima Arya Soal E-KTP: Mampus Kita!

DEMOCRAZY.ID – Legislator PDIP, Deddy Sitorus mencecar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Terkait persoalan administrasi kependudukan.

Hal tersebut terjadi pada Senin, 20 April 2026. Saat Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri.

Mulanya, Deddy menyentil Bima terkait pesan WhatsApp (WA)-nya yang tidak dibalas.

“Pak Wamen udah ganti hp yah, soalnya saya WA ngak masuk-masuk. Hilang namanya dari kontak saya. Mungkin nggak sengaja keblok gitu,” kata Bima.

“Ini kan banyak yang harus kita diskusikan. Kita harus merenung sedikitlah. Kapan sih kita belajar,” sambung Deddy.

Menurutnya, selama ini Indonesia jago dalam menghamburkan uang. Misalnya perkara data.

“Kita kalau urusan menghambur-hamburkan uang tuh juara satu Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single apa namanya. Data,” ujar Dedy.

Padahal, dia menilai bisa terintegrasi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Id card ini. KTP ini, bisa dipakai untuk semua ini,” imbuh Deddy.

Dia memberi gambaran. Bagaimana Pertamina untuk subsidi tepat menggelontorkan anggaran untuk data.

“Pertamina keluar uang, bikin data sendiri untuk subsidi. Nggak nyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana,” paparnya.

Begitu pula dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk data calon pemilih. Serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga lain.

“KPU keluarkan uang, untuk data Pemilu. Triliun-triliun nih semua urusannya ini. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi. Semuanya bikin hanya untuk urusan data,” ucapnya.

Bagi Deddy, Semua Itu Pemborosan.

“Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya,” ujarnya.

Masalahnya, dia mengatakan persoalan itu tidak baru. Dia mengatakan, Malaysia lebih maju dalam hal administrasi kependudukan.

“Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang, kita lebih bodah dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar,” ucapnya.

Deddy bilang, menyelesaikan persoalan tersebut, menurutnya hanya butuh kemauan.

“This is nothing personal pak yah. Tapi ini persoalan kita, dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal poitical will. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tiap tahun. Tiap tahun,” imbuhnya,

Padahal, KTP sudah disisipi chip. Tapi praktiknya, masyarakat masih dimintai fotocopy untuk mengurus administrasi.

“Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip apa-apa, harus pakai fotocopy lagi. Ditanya lagi KK, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami surat baptis, mampus kita,” terangnya.

Menurut Deddy, persoalan demikian adalah hal mendasar. Bagian dari pelayanan dasar negara.

“Lalu buat apa kita udah ada ujungnya, ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara, the very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh?” pungkasnya.

Sumber: Fajar

Artikel terkait lainnya