Di tengah bergulirnya isu menggoyang Presiden Prabowo Subianto, mencuat narasi makar yang disebar pengamat politik sekaligus akademisi Saiful Mujani. Siapa yang hendak melengserkan Prabowo?
DEMOCRAZY.ID – Isu pelengseran Presiden Prabowo bukan sekadar rumor politik biasa. Isu ini muncul dalam gelombang yang teratur, menyusup lewat pernyataan-pernyataan samar, hingga menggema di media sosial.
Kekuasaan jarang runtuh dari luar—ia lebih sering rapuh dari dalam. Di balik soliditas yang ditampilkan ke publik, bukan mustahil ada tarik-menarik kepentingan di antara elite. Perbedaan agenda, distribusi kekuasaan, hingga akses terhadap sumber daya bisa menjadi bara dalam sekam.
Namun pertanyaannya, apakah retakan ini cukup kuat untuk menjelma menjadi gerakan sistematis atau sekadar dinamika biasa dalam pemerintahan baru.
Kelompok di luar kekuasaan tentu juga tidak tinggal diam. Kritik keras, tekanan politik, hingga mobilisasi opini publik adalah bagian dari strategi yang sah dalam demokrasi. Tapi dalam situasi tertentu, batas antara “kontrol” dan “destabilisasi” menjadi kabur.
Isu pelengseran bisa saja menjadi alat untuk menguji kekuatan pemerintah, yakni seberapa tahan legitimasi itu ketika terus diguncang narasi negatif.
Di balik setiap kebijakan strategis, selalu ada pihak yang diuntungkan dan juga merasa dirugikan. Dari proyek infrastruktur, investasi asing, hingga pengelolaan sumber daya alam, kepentingan besar sering kali bermain dalam senyap.
Ketika arah kebijakan tidak lagi sejalan dengan kepentingan tertentu, tekanan bisa berubah bentuk, yaitu dari lobi tertutup hingga pembentukan opini publik. Apakah ini bagian dari upaya sistematis? Belum tentu. Tapi pola-pola tekanan seperti ini bukan hal baru dalam politik.
Hari ini, kekuasaan tidak hanya diuji di parlemen atau jalanan, tapi juga di layar ponsel. Narasi pelengseran bisa diproduksi, diperkuat, dan disebarkan dalam hitungan jam. Dari tagar, potongan video, hingga opini yang tampak “organik”, semuanya bisa membentuk persepsi krisis. Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar kekuasaan, tapi kepercayaan publik.
Analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengingatkan Presiden Prabowo untuk mewaspadai dinamika di dalam koalisi pemerintahannya sendiri di tengah tekanan kondisi ekonomi yang kian berat.
Hensa, sapaan akrabnya, menilai orang-orang di sekeliling Prabowo saat ini bukan sekadar mitra politik, melainkan juga aktor-aktor yang tengah menunggu momentum.
“Kondisi ekonomi seperti ini, Pak Prabowo harus hati-hati, kan sekelilingnya orang politik,” ujar Hensa dalam keterangannya kepada Inilah.com dikutip di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Dalam analisisnya Hensa lantas menekankan, “Memang betul ada koalisi, tapi sekarang menurut saya koalisinya Pak Prabowo tuh juga lagi mengamati, lagi memperhatikan, kapan harus nikung di tikungan.”
Pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban tunggal. Karena bisa jadi, tidak ada satu dalang besar—melainkan jaringan kepentingan yang bergerak dengan tujuan masing-masing. Yang jelas, isu pelengseran tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari kombinasi ketegangan politik, kepentingan ekonomi, dan perang narasi.
Dalam pandangan Hensa, ancaman itu tidak datang dari jauh. Untuk itu, Prabowo harus awas terkait sekelilingnya yang bisa saja menjadi lawan politik ke depannya, termasuk orang-orang yang dekat, misalnya yang dilantik bareng-bareng.
Di sisi lain, Henza pun menyoroti konsistensi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Gibran terus melakukan blusukan dan menyapa rakyat kecil di berbagai situasi.
“Wapres Gibran itu mau Selat Hormuz ditutup, mau ada serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, dia tetap blusukan, nah jadi tetap dia berkomunikasi dengan rakyat kecil, just like his father,” kata Hensa.
Meski begitu, ia tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya skenario-skenario politik yang sedang berjalan. Seperti misalnya, ia menyebut adanya narasi di sejumlah kanal yang secara terbuka membicarakan kemungkinan menaikkan Gibran untuk menggantikan Prabowo.
Lebih jauh Hensa menggarisbawahi skenario pergantian presiden di tengah jalan itu kemungkinan tidak terjadi. Ia lebih memilih ganti presiden 2029 melalui pemilu. “Kalau di tengah-tengah seperti ada kasak-kusuk mengganti Prabowo dan menaikkan Gibran, saya memilih untuk tidak percaya. Mari kita jaga Indonesia.”
Managing Director Public Policy & Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai isu upaya menjatuhkan Presiden Prabowo tidak memiliki dasar yang kuat. Narasi tersebut cenderung berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi aktual.
Bagi Fadhli isu upaya menjatuhkan pemerintahan juga tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk jika dikaitkan dengan faktor geopolitik. Artinya, jika ada yang ingin menjatuhkan atau mengkudeta pemerintahan saat ini, maka hal itu terlalu absurd.
Apalagi alasannya adalah persoalan gejolak geopolitik. Pemerintahan Presiden Prabowo sejauh ini masih on the track dalam menjalankan visi, misi, program kerja dan UU.
Adapun menyangkut pemakzulan (impeachment) Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang mengharuskan alasan hukum kuat seperti pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat presiden. Prosesnya melibatkan DPR (pengusul), Mahkamah Konstitusi (pemeriksa), dan MPR (pemutus).
Di sisi lain, Fadhli dalam perbincangan dengan Inilah.com dikutip di Jakarta, Minggu (12/4/2026), mengungkap adanya indikasi kelompok tertentu yang disebut sebagai deep state yang diduga berupaya mengganggu jalannya program-program pemerintah.
Oknum deep state ini bisa berasal dari kalangan intelijen, militer dan bahkan birokrasi. Mereka punya agenda rahasia yang ingin mengacaukan pemerintahan. “Dan ini yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” ujar Fadhli.
Lantas, pertanyaannya sekarang, seberapa besar upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo, dan juga sebaliknya seberapa kuat Prabowo mampu mempertahankan kekuasaannya?
Sumber: Inilah