Terus Jalan di Tempat, Sebaiknya Prabowo–Gibran Mengundurkan Diri Saja!
DEMOCRAZY News
26 Desember 2025 1:05 pm
.
3 menit membaca
Terus Jalan di Tempat, Sebaiknya Prabowo–Gibran Mengundurkan Diri Saja!
Oleh: Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik
Pemerintahan Prabowo–Gibran menutup akhir tahun 2025 dengan kondisi yang memprihatinkan.
Alih-alih menunjukkan kemajuan berarti, pemerintahan ini justru tampak jalan di tempat, bahkan dalam banyak aspek mengalami kemunduran.
Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang jauh lebih berat, karena berbagai persoalan struktural yang gagal diselesaikan sepanjang 2025 akan terakumulasi dan meledak bersamaan.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani bencana alam menjadi salah satu indikator paling nyata dari kemunduran tersebut.
Di saat yang sama, sikap pemerintah terhadap tragedi kemanusiaan di Palestina dinilai sangat minim dan tidak mencerminkan semangat konstitusi serta solidaritas internasional.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi, menegakkan hukum secara adil, menumpas mafia dan bandar judi, serta membendung intervensi kekuatan luar terhadap roda pemerintahan nasional.
Dengan kondisi seperti ini, sangat sulit berharap akan muncul keajaiban di tahun-tahun mendatang dari pemerintahan Prabowo–Gibran.
Hari demi hari justru semakin menguatkan kesan bahwa Indonesia sedang diarahkan menuju masa depan yang suram.
Setelah sekitar 15 bulan berkuasa, wajah asli kepemimpinan Prabowo semakin terlihat—jauh berbeda dari citra yang ditampilkan saat masa kampanye.
Kala itu, retorika, orasi, dan semangat yang ditunjukkan Prabowo berhasil memukau banyak rakyat.
Harapan akan perubahan besar begitu menguat, bahkan sebagian pendukung menjulukinya sebagai “Macan Asia.”
Baca Juga
Pada masa itu, Prabowo diyakini sebagai sosok nasionalis sejati, anti-korupsi, pemberani, ahli strategi, tidak takut oligarki, cerdas, dan berpihak kepada rakyat.
Empat kali mengikuti Pilpres menunjukkan ambisi besar untuk memimpin dan membenahi negeri ini.
Slogan terkenalnya, “Akan timbul dan tenggelam bersama rakyat,” begitu membekas di benak publik.
Namun slogan tersebut seolah kehilangan makna sejak Prabowo memutuskan masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi.
Sejak saat itu, citra heroik dan independen Prabowo perlahan memudar.
Bagi sebagian kalangan kritis, Jokowi dipandang sebagai figur dengan rekam jejak yang sarat kontroversi dan dinilai telah melemahkan berbagai institusi negara.
Dengan memilih bersekutu dan kemudian melanjutkan estafet kekuasaan dari Jokowi, Prabowo dinilai telah mengorbankan prinsip-prinsip yang dahulu ia gaungkan sendiri.
Prabowo bukan hanya berkoalisi, tetapi dinilai menempatkan diri sebagai murid, pengagum, bahkan sangat bergantung pada Jokowi.
Jika dua periode pemerintahan sebelumnya dianggap telah membawa kerusakan serius bagi tata kelola negara, maka wajar jika muncul pertanyaan: apa yang bisa diharapkan dari seorang penerus yang berada dalam bayang-bayang guru politiknya?
Ada beberapa alasan mendasar mengapa pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai telah gagal dan tidak layak untuk dilanjutkan:
Pertama, hampir seluruh kebijakan strategis Prabowo dinilai tidak lepas dari bayang-bayang dan pengaruh Jokowi, sehingga presiden tidak leluasa mengambil terobosan yang bertentangan dengan kepentingan politik pendahulunya.
Kedua, Prabowo dianggap memiliki beban politik besar terkait Pilpres 2024, yang membuatnya tidak percaya diri dan kehilangan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan.
Ketiga, secara sengaja atau tidak, Prabowo terseret dalam sejumlah kebijakan bermasalah dan dugaan kasus korupsi, seperti proyek food estate dan pengadaan alutsista bekas, yang hingga kini belum diselesaikan secara transparan.
Keempat, pemerintah dinilai tidak berani menetapkan sejumlah bencana besar di Aceh, Sumatra, dan wilayah lain sebagai bencana nasional. Sikap ini dianggap mencerminkan ketakutan terhadap tekanan oligarki dan kepentingan pengusaha besar, dengan konsekuensi rakyat dibiarkan menanggung penderitaan.
Kelima, baik Prabowo maupun Gibran dinilai tidak memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai untuk memimpin negara sebesar Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, keduanya dianggap tidak lagi layak memimpin dan seharusnya digantikan oleh sosok yang cakap, berani, dan berintegritas.
Hari ini, Prabowo lebih menyerupai macan ompong—suara auman keras, tetapi gerakannya terikat dan terkendali.
Ia hanya bisa melangkah sejauh pintu kekuasaan dibukakan oleh pihak lain, itupun tetap dalam kendali.
Dengan situasi seperti ini, publik patut bertanya: apa yang bisa diharapkan dari pemerintahan Prabowo–Gibran selain pemborosan anggaran dan penghamburan uang rakyat tanpa arah yang jelas? ***
Artikel terkait lainnya
