pukat ugm

Sikat Habis! Pukat UGM Bongkar Habis-Habisan ‘Perlakuan Istimewa’ untuk Febrie Adriansyah: Belum Ditahan, Tak Diperlihatkan, Diperiksa Jalur Khusus

DEMOCRAZY.ID – Penanganan perkara hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendadak menuai sorotan tajam publik. Di tengah statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), belum dilakukannya penahanan terhadap sosok berpengaruh tersebut justru melahirkan tanda tanya besar serta kecurigaan adanya karpet merah dan perlakuan […]

. 3 minggu yang lalu

Kejagung Jadi Biang Kerok! Pukat UGM Bongkar ‘Skenario’ Kasus Febrie Adriansyah Terancam Mandek, Desak KPK Ambil Alih

DEMOCRAZY.ID – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang paling tepat mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, selain memiliki dasar hukum yang kuat, pengambilalihan oleh lembaga antirasuah itu dapat menghindarkan polemik mengenai independensi […]

. 4 minggu yang lalu

Pukat UGM Bongkar ‘Skenario’ di Balik Pelimpahan Kasus Febrie ke Kejagung: Hukum Sedang Dipermainkan!

DEMOCRAZY.ID – Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mengkritik keras rencana pelimpahan kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut pegiat Pukat UGM, pelimpahan penanganan kasus di tengah proses penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum. “Jadi penyidikannya setengah jalan di Polri dan akan […]

. 4 minggu yang lalu

Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah ‘Sembrono’ Indonesia di Board of Peace

DEMOCRAZY.ID – Wacana two-state solution atau solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel–Palestina dinilai telah kehilangan relevansinya di tengah realitas geopolitik saat ini. Kalangan akademisi menilai gagasan tersebut kini hanyalah retorika diplomatik semata. Termasuk keterlibatan Indonesia dalam mekanisme baru seperti Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang […]

. 6 bulan yang lalu

Pukat UGM Soroti Aliran Duit Ridwan Kamil ke Teman Wanita: Jika Terbukti Bisa Jadi Tersangka!

DEMOCRAZY.ID – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan aliran dana mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), kepada teman wanitanya. Penelusuran itu, menurut Zaenur, penting untuk memastikan apakah dugaan aliran dana tersebut bersumber dari kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. […]

. 7 bulan yang lalu

Tak Ikuti Purbaya, Prabowo Berisiko Terjerat Korupsi Imbas Utang Whoosh, Pukat UGM: Jangan Sembrono!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah tegas bersikap tak akan membiarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Namun, pada pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo Subianto, menyatakan akan bertanggung jawab penuh. Sikap tersebut ramai ditafsirkan bahwa Prabowo akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. Peneliti […]

. 9 bulan yang lalu

Pukat UGM Wanti-Wanti Prabowo Jika Pakai APBN Bayar Utang Proyek Whoosh: Bisa Terjerat Korupsi!

DEMOCRAZY.ID – Peneliti PUKAT Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman berpendapat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang korporasi berisiko hukum. Ia menyampaikan pendapatnya tersebut dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025) dengan tema “Ribut Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab”. Dalam dialog tersebut, Zaenur menjawab pertanyaan mengenai apakah audit […]

. 9 bulan yang lalu

Pukat UGM Desak ‘Jokowi’ Diperiksa: Proyek Whoosh Janggal dan Potensi Dikorupsi!

DEMOCRAZY.ID – Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), perlu dimintai keterangan. Hal ini berkaitan dengan dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang digarap pada masa pemerintahannya. Sebagai informasi, Jokowi meresmikan operasional Whoosh pada 2 Oktober 2023, di penghujung periode keduanya menjabat. Namun, proyek […]

. 10 bulan yang lalu